SERANG, BANPOS – Program sekolah gratis yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Banten, kini menghadapi hambatan dalam hal pencairan dana sekolah gratis.
Sebab, pencairan anggaran program unggulan duet Andra-Dim pada saat kampanye tersebut terganjal oleh proses administrasi sekolah, yang lambat dalam entri data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Baca Juga
Hal itu sebagaimana diutarakan Pelaksana (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Lukman.
Ia menyampaikan jika pencairan anggaran untuk program unggulan pasangan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah itu belum bisa dilaksanakan serentak.
“Sampai sekarang ada sekolah yang data siswanya belum sinkron di Dapodiknya. Makanya ada yang belum dapet, mungkin juga ada sekolah yang baru setengah karena pas tarik data baru setengah yang masuk,” katanya, Kamis (11/9).
Lukman menyampaikan, dengan masih banyaknya sekolah yang siswanya belum sepenuhnya sinkron. Maka, penyaluran dana Sekolah Gratis pun menjadi tersendat.
“Jadi tergantung sekolah, semakin cepat sekolah menyinkronkan data, semakin cepat cair. Jadi kendalanya ada disekolanya sendiri, kalau sekolah yang cepet maka cepet juga pencairannya. Saya juga udah sampaikan itu. Kalau sekolah telat, ya otomatis telat juga penyalurannya,” ungkapnya.
Sementara, kata dia, pihaknya telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar yang telah ditandatangani langsung oleh dirinya selaku Plt Kepala Dinas.
“SPM sudah saya tanda tangani, tinggal nanti kita cek di Bank Banten dan di BPKAD. Rencananya minggu-minggu ini dicairkan. Kalau dari kita (Dindikbud, red) sudah kita keluarkan SPM-nya tinggal dari BPKAD mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana),” jelasnya.
“Kita upayakan Minggu ini, paling telat Minggu depan sudah diterima sekolah. Karena ini kan tinggal dari Kasda ke Bank Banten,” tambahnya.
Dengan adanya proses penginputan data siswa yang belum rampung, Lukman mengatakan jika penyaluran dana sekolah gratis akan dilakukan secara bertahap.
Meskipun dilakukan bertahap, Lukman memastikan jika penyaluran itu tidak akan lewat dari bulan September.
“Tapi yang pasti kalau yang tahap satu, untuk bulan Juli dan Agustus dan dicairkan lagi untuk September berbarengan dengan yang tahap dua. Tapi untuk yang tidak ikut pencairan tahap satu, itu yang bakal dicairkan untuk Juli-Agustus-September,” paparnya.
“Besarannya sesuai dengan yang sebelumnya di porsikan untuk masing-masing siswa, kan ada untuk wilayah Serang-Cilegon-Lebak-Pandeglang yang SMA Rp150 ribu, SMK Rp250 ribu. Kemudian wilayah Tangerang Rp250 ribu untuk SMA dan Rp300 ribu untuk SMK,” lanjutnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengungkapkan saat ini, sebanyak 76.645 siswa mengikuti atau menerima manfaat dari Program Sekolah Swasta Gratis Provinsi Banten pada Tahun Ajaran 2025/2026.
Deden memaparkan bahwa peserta didik baru yang diterima di sekolah swasta yang mengikuti program sekolah gratis mencapai 76.645 siswa, terdiri dari 17.183 siswa di SMAS, 56.880 siswa di SMKS, dan 2.582 siswa di SKhS.
Sedangkan untuk peserta didik baru yang diterima di SMAN, SMKN, dan SKhN di Provinsi Banten pada Tahun Ajaran 2025/2026 mencapai 79.975 siswa, dengan rincian: SMAN sebanyak 47.323 siswa, SMKN sebanyak 31.022 siswa, dan SKhN sebanyak 1.630 siswa.
“Dalam program sekolah gratis ini, buku rekening siswa akan dibagikan secara keseluruhan pada Agustus mendatang setelah proses input data selesai di Dapodik Kemendikdasmen. Kami jadwalkan, pada bulan September, dana bantuan pendidikan sudah dapat diterima oleh sekolah,” jelas Deden.
Diketahui, Pemprov Banten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp159 miliar yang digunakan untuk membiayai keperluan Program Sekolah Gratis. Sebanyak 814 sekolah swasta yang ada di Banten telah terdata keikutsertaannya dalam program tersebut. (*)
Discussion about this post