CILEGON, BANPOS – Anggota DPRD Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz, menyoroti kinerja Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah (Satgas PAD) yang hingga akhir Agustus dinilai belum menunjukkan capaian signifikan.
Menurutnya, kondisi ini menegaskan perlunya strategi baru yang berbasis data untuk menggenjot pendapatan daerah.
“Satgas PAD memang dipertanyakan. Kinerjanya seperti apa? Kenapa sampai akhir Agustus hingga awal September ini belum ada capaian berarti?” kata Aziz, Selasa (9/9).
Politikus Gerindra itu mengingatkan, hasil evaluasi Gubernur Banten menunjukkan tren pendapatan Cilegon terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi kembali memicu defisit anggaran.
Aziz juga menyoroti rencana yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dinilainya masih belum matang meskipun pembahasan baru sampai tahap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Tidak bisa langsung kami setujui kalau dokumennya masih acak-acakan begitu. Rasionalisasi belanja harus diiringi strategi konkret untuk meningkatkan pendapatan,” tegasnya.
Ia menilai, yang terjadi saat Ini bukan kekurangan inovasi, melainkan stagnasi perencanaan.
Padahal, dengan usia Cilegon yang hampir 25 tahun, perencanaan fiskal seharusnya lebih solid.
“Jangan sampai pendapatan daerah stagnan terus. Fiskalnya harus dipikirkan lebih matang,” ucapnya.
Untuk itu, Aziz meminta Pemkot Cilegon lebih realistis dalam menyusun KUA-PPAS 2026 dan tidak memasang target tinggi hanya demi gengsi atau pencitraan.
“Tidak usah target terlalu tinggi. Semua harus berbasis data dan kondisi nyata, bukan sekadar citra positif,” ujarnya.
la juga menegaskan, meski ada rasionalisasi, pemerintah wajib memastikan tiga hal utama tidak dikurangi: belanja pelayanan dasar, program prioritas masyarakat, serta janji politik walikota dan wakil walikota.
Selain stagnasi kinerja Satgas PAD, Aziz mengkritisi target pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurutnya, terdapat kejanggalan karena target BPHTB 2025 justru lebih rendah meski investasi di Kota Cilegon n hampir mencapai Rp1 triliun.
“Kalau investasi tumbuh, target BPHTB seharusnya ikut naik. Tapi kenapa malah turun hanya sekitar Rp100 miliar? Ini yang harus dijelaskan pemerintah,” tandasnya. (*)
Discussion about this post