SERANG, BANPOS — Ribuan siswa sekolah dasar (SD) di Kota Serang sama sekali belum merasakan program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Padahal, pelaksanaan program tersebut sudah hampir setahun berlalu.
Kenyataan itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Ahmad Supi.
Baca Juga
Ia menyampaikan, jumlah siswa SD di Kota Serang di tahun ini ada sebanyak 78 ribu siswa.
Sementara di sisi lain, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi di Kota Serang tercatat ada sebanyak tujuh unit.
Dari setiap satu unit SPPG, kata Supi, mampu memproduksi empat ribu porsi MBG.
Sehingga jika ditotal seluruhnya, maka jumlah porsi MBG yang dihasilkan di Kota Serang ada sebanyak 28 ribu porsi.
“Karena di kita baru hanya tujuh dapur yang beroperasi dikali empat ribu berarti baru 28 ribu. Sementara di Kota Serang ini ada sekitar 78 ribu siswa SD,” ujarnya.
Melihat data tersebut, artinya, masih ada sekitar 50 ribu siswa SD di Kota Serang yang belum merasakan manfaat pelaksanaan program MBG.
Untuk mengatasi hal itu maka perlu ada penambahan jumlah unit SPPG di Kota Serang.
Namun, ia menjelaskan, urusan penambahan unit itu kewenangannya bukan Pemerintah Kota Serang melainkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebab, kata Supi, pemerintah daerah sifatnya hanya penerima manfaat program tersebut.
“Kita hanya penerima manfaat ya kalau masalah dapur itu ranahnya BGN. Jadi BGN yang bisa memberikan penjelasan,” terangnya.
Walau begitu Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BGN untuk membahas upaya penyelesaian masalah tersebut.
Harapannya di bulan September tahun ini semua siswa SD di Kota Serang bisa merasakan program MBG.
“Kita komunikasi dengan BGN. Tapi insyaallah September sudah mulai semua terpenuhi dengan rasionalisasi yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi itu,” katanya.
Kemudian selain itu dalam pelaksanaannya, Ahmad Nuri menekankan kepada pihak penyedia untuk benar-benar memperhatikan aspek kebersihan.
Mulai dari tahapan pembelian bahan baku, produksi, hingga pengemasan makanan.
Hal itu dilakukan semata-mata untuk meminimalisir terjadinya masalah yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Maka ini harus dipastikan, harus kontrol ketat dari kitanya,” pungkas Ahmad Nuri. (*)
Discussion about this post