SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa pemangkasan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) sebesar dua hingga lima persen dilakukan sebagai langkah efisiensi dalam APBD Perubahan 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditempuh untuk menekan belanja pegawai yang meningkat akibat tambahan beban gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“ASN juga bagian dari masyarakat, sehingga kalau langsung dipotong 50 persen tentu akan sangat berat. Karena itu, kami mengusulkan pemangkasan secara bertahap, yakni mulai dari 2–5 persen pada APBD Perubahan 2025,” ujarnya di Serang, Kamis.
Dalam draf Raperda APBD Perubahan 2025, belanja pegawai Pemprov Banten tercatat Rp2,798 triliun atau sekitar 33–34 persen dari total APBD. Angka ini melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur regulasi, sekaligus meningkat Rp123 miliar dibandingkan APBD murni 2025.
Selain pemangkasan tukin, pemprov juga menyiapkan efisiensi anggaran senilai Rp116 miliar dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dengan sekitar 90 persen bersumber dari pos gaji dan tukin.
Deden menambahkan, pencairan tukin nantinya berbasis kinerja bulanan. “Jika indikator kinerjanya tidak tercapai, otomatis tukin yang diterima tidak penuh. Jadi bukan sekadar pemangkasan, tetapi juga penyesuaian sesuai kinerja,” katanya.
Anggaran hasil efisiensi itu dialokasikan kembali untuk program-program prioritas masyarakat, seperti sekolah gratis, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan Jalan Bang Andra, serta penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan jalan usaha tani dan penanaman jagung serta kelapa.
“Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat masyarakat desa, sehingga manfaat efisiensi anggaran benar-benar bisa dirasakan langsung,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menilai pemangkasan tukin merupakan langkah awal. Namun, evaluasi lanjutan akan tetap dilakukan pada pembahasan APBD 2026.
“Badan Anggaran (Banggar) tetap menilai tukin perlu dievaluasi lebih mendalam. Tahun depan pembahasan akan kita buka kembali karena kebutuhan pembangunan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD Banten juga telah menghapus sejumlah kegiatan internal, termasuk anggaran sosialisasi perda senilai Rp67 miliar serta kunjungan daerah pemilihan. Dana tersebut kemudian dialihkan untuk program sosial, seperti sekolah gratis, penanganan banjir Sungai Cibanten, dan RTLH. (*)
Discussion about this post