JAKARTA, BANPOS – Sekitar 50 mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan masuk Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu siang (3/9/2025). Mereka bertemu dengan tiga Wakil Ketua DPR: Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Di hadapan Dasco Cs, para mahasiswa itu, menyampaikan unek-unek.
Para mahasiswa berasal dari organisasi intra dan ekstra kampus. Dari organisasi intra, hadir Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), BEM Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dari organisasi ekstra kampus, hadir Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Pertemuan ini digelar DPR usai gelombang demonstrasi besar-besaran sepanjang akhir Agustus di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian aksi massa berujung ricuh, diwarnai kekerasan dan penjarahan, serta menimbulkan korban jiwa.
Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Kura-kura. Agendanya tunggal, mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Selama forum dialog ini, para mahasiswa menumpahkan unek-uneknya. Dari mulai kebijakan Pemerintah hingga curhat mengenai sikap DPR yang tidak peka atas derita dan kesusahan rakyat.
Kepada Dasco Cs, Ketua BEM Universitas Indonesia Agus Setiawan menyoroti sikap sebagian anggota DPR yang dianggap tidak menunjukkan empati terhadap kesulitan ekonomi yang dialami rakyat. Mahasiswa menilai, keputusan menaikkan tunjangan anggota DPR memperlebar jarak antara parlemen dengan rakyat yang tengah berjuang menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok dan kaum buruh yang tengah marak ke Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Wakil rakyat tunjangannya dinaikkan, joget-joget, Bapak-bapak/Ibu-ibu seakan-akan melupakan kami. Rakyat sedih, Pak,” kritiknya.
Perwakilan BEM Trisakti, Jili Collin menegaskan, mahasiswa tak mungkin anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Sebab, anarkisme melukai perjuangan publik.
“Tak mungkin kami menyampaikan keluhan dan jeritan rakyat dengan tindakan anarkis. Provokator justru menghambat ruang gerak kami,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Dasco mengawalinya dengan menyampaikan permohonan maaf. Pihaknya berjanji akan mengevaluasi dan melakukan perbaikan lembaga DPR.
“Kami berduka cita atas berpulangnya Affan Kurniawan dan seluruh korban. Sebagai pimpinan, kami memohon maaf atas kekeliruan serta kekurangan sebagai wakil rakyat,” ucap Ketua Harian Partai Gerindra ini.
Dasco paham, permintaan maaf saja tak akan cukup. Dia memastikan, DPR akan melakukan perbaikan menyeluruh. “Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” janjinya.
Salah satunya, kata Dasco, tunjangan perumahan untuk wakil rakyat telah dihentikan sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, DPR melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri dan beragam efisiensi.
“Juga reformasi DPR yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani. Kami akan lebih baik dan transparan,” janjinya, lagi.
Di luar itu, Dasco juga berjanji akan menanggapi tuntutan 17+8 yang viral disampaikan aktivis hingga influencer di beragam platform media sosial. Dia bakal mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR membahas hal tersebut.
“Sebagian yang disampaikan adik-adik BEM tadi, juga termasuk di 17+8,” kata Dasco, usai menerima audiensi.
Gerakan rakyat dengan tuntutan 17+8 massif diunggah sejumlah influencer hingga aktivis. Jika sebelumnya gerakan sosial ini identik dengan warna hitam dan biru, kali ini gerakan bertajuk 17+8 Tuntutan Rakyat. Isinya antara lain: bentuk tim investigasi independen kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, bebaskan demonstran yang ditahan, bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, hingga dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
Tak hanya pimpinan DPR, sejumlah pimpinan alat kelengkapan Dewan juga menemui perwakilan mahasiswa. Di antaranya: Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan, dan anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian. Mereka menemui massa aksi dari GMNI yang berdemo di depan Gedung DPR.
“Kami bertiga ditugaskan untuk keluar agar untuk menemui demonstran,” ujar Andre.
Andre menyampaikan, pimpinan DPR memiliki tugas lain. Salah satunya menemui perwakilan mahasiswa dan massa aksi lainnya. “Pimpinan bertugas menerima berkomunikasi dengan berbagai pihak, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah, pimpinan tugas yang lain, yang di sini sementara kami yang ditugaskan,” ucapnya.
Sebanyak 10 perwakilan GMNI kemudian diterima di ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR. Kepada para mahasiswa, Ander mengatakan, pertemuan ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang menilai DPR enggan bertemu dengan massa aksi. (*)
Discussion about this post