CILEGON, BANPOS – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Banten mengusulkan pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) pada ASN di Pemerintah Provinsi Banten.
Usulan pemotongan tukin ASN di Pemprov Banten itu diungkapkan anggota Fraksi PAN, Dede Rohana Putra, saat rapat finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Provinsi Banten, Rabu (3/9).
Baca Juga
“Pada rapat finalisasi APBD perubahan 2025 pada hari ini, saya dede rohana putra dari fraksi PAN meminta untuk efisiensi anggaran tunjangan kinerja di TAPD semuanya supaya dilakukan efisiensi secara proporsional minimal 10 persen maksimal 50 persen” kata Dede Rohana kepada awak media, Kamis (4/9).
Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak baik, daya beli masyarakat menurun, dan protes dimasyarakat atas kinerja DPR dan pejabatnya, masyarakat perlu mendapat empati.
“Kita harus membuktikan kebijakan anggaran kita benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat, salah satunya dengan mengurangi biaya belanja pegawai diganti dengan belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dede, pemotongan tukin ASN Pemprov Banten tersebut perlu dilakukan lantaran angkanya cukup besar dan melebihi belanja pegawai yang seharusnya maksimal 30 persen.
“Karena angkanya cukup besar, sekitar Rp1 triliun lebih. Bahkan secara keseluruhan itu melebihi 30 persen dan ini juga sudah menjadi catatan dari pemerintah pusat,” papar alumni master politik Universitas Nasional ini.
Pria yang akrab disapa Dewan Viral ini mendorong efisiensi minimal di APBD perubahan sebesar 10 persen untuk meningkatkan fasilitas pembangunan kepada masyarakat.
Terlebih, dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, gejolak masyarakat harus ada aktualisasi dari efisiensi untuk masyarakat.
“Akan tetapi TAPD-nya yang tidak bisa melakukan pada pembahasan APBD perubahan ini. Kalau tidak bisa kita akan dorong, kita akan kawal agar di APBD murni ke depan tukin bisa kita pangkas 50 persen,” tuturnya.
Kata Dede, jika pemotongan mencapai 50 persen bisa sampai Rp500 miliar, yang artinya Pemprov Banten punya fiskal untuk bisa membangun masyarakat.
“Kalau tidak bisa 50 persen, 20 persen bisa kita lakukan dalam rangka menambah ruang fiskal kita sehingga nanti anggaran tersebut bisa kita dorong untuk program-program ke masyarakat,” paparnya.
Dede menyebut, anggaran hasil pemotongan tukin tersebut bisa digunakan untuk program Gubernur Banten, Andra Soni, dan program-program lainnya.
“Misalnya program unggulan pak Gubernur program bangun jalan Bang Andra, itu kita tingkatkan jumlahnya, ada lagi ketahanan pangan kita tambahkan lagi anggarannya, sekolah gratis kita tambahkan lagi anggarannya,” jelas Dede Rohana.
Selain itu, Dede juga menyebut anggaran tersebut juga bisa untuk mengcover BPJS yang 250 ribu tercoret dari BPJS yang ditanggung pemerintah pusat.
Menurut Dede, anggaran untuk beberapa program yang ia sebutkan bisa diambil dari hasil pemotongan tukin karena pendapatan sulit ditingkatkan lantaran kondisi ekonomi kurang baik.
“Kalau kondisi sedang baik pasti pendapatan meningkat, tapi kalo kondisi sedang tidak baik maka target pendapatan PAD sulit tercapai,” tandasnya. (*)
Discussion about this post