SERANG, BANPOS – Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten menyoroti kebijakan tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja.
Dalam kajiannya, PATTIRO Banten membandingkan data resmi tukin di tiga provinsi di Jawa. Hasilnya, ASN Banten justru menerima tunjangan jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur, meski dengan jumlah penduduk dan beban pelayanan yang jauh lebih ringan.
Baca Juga
Dimana, secara rasio, jumlah penduduk Provinsi Banten sekitar 12,5 juta jiwa, jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Barat yang mencapai 50,73 juta jiwa atau sekitar 4 kali lipat lebih besar, serta Jawa Timur dengan 42 juta jiwa atau sekitar 3,4 kali lipat lebih besar.
Dengan demikian, beban pelayanan publik di Banten secara demografis jauh lebih ringan dibandingkan dua provinsi tersebut.
“Ini bukan sekadar ketidakadilan, tetapi sudah masuk kategori pemborosan sistemik yang merugikan rakyat,” ujar Pegiat PATTIRO Banten, Bella Rusmiyanti, dalam keterangan yang diterima BANPOS pada Kamis (4/9).
Berdasarkan data, lanjut Bella, pejabat eselon tinggi di Banten menerima tukin Rp76,5 juta per bulan untuk kelas jabatan 16.
Padahal, pejabat dengan jabatan sama di Jawa Barat hanya Rp44,92 juta dan Jawa Timur Rp43,12 juta.
Begitu juga di kelas jabatan 15. ASN Banten menerima Rp55 juta, sedangkan Jawa Barat Rp38,1 juta dan Jawa Timur Rp38,02 juta.
Pada kelas jabatan 14, ASN Banten menerima Rp45 juta. Sementara Jawa Barat Rp34,41 juta dan Jawa Timur Rp33,22 juta.
Untuk kelas jabatan 9, ASN Banten menerima Rp20 juta. Sementara di Jawa Barat Rp16,43 juta dan Jawa Timur Rp13,32 juta.
Ironisnya, kata Bella, tingginya tunjangan itu tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja birokrasi.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Banten stagnan dalam beberapa tahun terakhir, hanya naik tipis dari 54,20 pada 2017 menjadi 61,12 di 2020 dengan predikat B, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 74,63.
“Indeks Persepsi Kualitas Publik Banten hanya 3,45, bahkan Indeks Persepsi Anti Korupsi menurun dari 67,35 pada 2019 menjadi 61,38 pada 2020. Nilai SAKIP juga hanya 65 dengan predikat B,” paparnya.
PATTIRO Banten menilai, pemotongan tukin 5 persen dalam APBD Perubahan 2025 tidak akan berdampak signifikan.
“Pejabat kelas 16 tetap menerima Rp72,675 juta per bulan, masih jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain,” kata Bella.
Menurut Bella, kebijakan yang tidak proporsional ini berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menyikapi hal ini, PATTIRO Banten merekomendasikan langkah-langkah strategis yakni, moratorium kenaikan tunjangan hingga Indeks Reformasi Birokrasi mencapai minimal 75 dengan predikat A.
Kedua, Pemprov melakukan pemotongan signifikan 30–50 persen untuk dialihkan ke program prioritas, serta penerapan sistem link and match ketat antara tukin dan kinerja.
“Pemerintah Banten juga harus benchmarking dengan provinsi lain agar tunjangan proporsional dengan beban kerja. Selain itu pula harus adanya transparansi penggunaan anggaran tunjangan kinerja yang lebih jelas,” ucapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten juga diminta agar lebih serius mengawasi pengeluaran uang negara untuk tukin di Banten.
“DPRD Banten harus memaksimalkan fungsi pengawasan agar kebijakan tukin ASN sesuai prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan proporsionalitas,” tegas Bella.
Ia menegaskan, APBD Perubahan 2025 seharusnya dijadikan momentum reformasi sistem penggajian ASN di Banten.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal agar pengelolaan anggaran publik lebih transparan dan benar-benar untuk kesejahteraan 12,5 juta rakyat Banten,” tandas Bella. (*)
Discussion about this post