SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa kondisi daerah tetap normal, inflasi masih terkendali, serta pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya pasca rangkaian aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi H, di Serang, Selasa, menyampaikan bahwa hasil rapat bersama Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya sikap arif pemerintah daerah agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Banten masih dalam kondisi normal dan stabil, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait inflasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri berpesan agar kepala daerah beserta perangkatnya selalu menjaga komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh
Agama, pemuda, maupun mahasiswa. Selain itu, Pemprov Banten juga diminta memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
“Roda pemerintahan harus tetap berfungsi, demikian pula dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan yang mendukung perekonomian, seperti pasar murah,
Pembagian sembako, dan program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap dilaksanakan,” katanya.
Upaya tersebut diperkuat melalui roadshow gubernur menemui sejumlah tokoh masyarakat serta langkah mitigasi terhadap potensi masalah yang bisa memicu inflasi. “Inisiatif ini tidak boleh berhenti pada Minggu lalu, tetapi harus terus dilanjutkan supaya gejolak bisa ditekan,” jelas Deden.
Ia menyebutkan, kondisi inflasi di Banten saat ini masih terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, inflasi year-on-year Agustus 2025 tercatat sebesar 1,95 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 107,79.
“Dengan situasi ini, program ekonomi kerakyatan harus terus dijalankan agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ungkapnya.
Data BPS juga menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,98 persen, disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,40 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,53 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Lebak dengan 1,68 persen.
Lebih lanjut, Deden menekankan pemerintah akan terus mengantisipasi dampak perubahan global pascagejolak sosial agar tidak menimbulkan lonjakan harga. “Jangan sampai terjadi kenaikan atau penurunan inflasi yang signifikan karena itu bisa merugikan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Banten memastikan tidak ada pembatasan terhadap aktivitas pemerintahan, meskipun sebelumnya sempat ada imbauan agar pegawai tidak mengenakan pakaian dinas.
“Hari ini situasi sudah kondusif dan kembali normal seperti sediakala,” pungkas Deden. (*)
Discussion about this post