JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa DPR akan memaksimalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan proses pembahasan segera dipercepat.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah digelar pada Senin (1/9) dan saat ini rancangan tersebut masih dalam tahap penyusunan.
“Kami berupaya bekerja seoptimal mungkin. Bahkan, pada Senin kemarin kami kembali melanjutkan pembahasan,” ujar Sturman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Sturman menyebut Baleg DPR RI akan terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RUU tersebut. Dengan demikian, produk undang-undang yang dihasilkan tidak jauh dari kebutuhan dan pemahaman masyarakat.
“Karena itu masyarakat selalu dimintai pendapatnya, ditanyakan apa yang menjadi keinginannya, lalu kami menjawab pertanyaan tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain, Sturman juga mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset harus dirancang secara hati-hati karena menyangkut perkara pidana. Ia menekankan pentingnya harmonisasi agar aturan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan hukum pidana.
“Undang-undang harus searah dan sejalan, jangan sampai bertentangan. Oleh sebab itu, penyusunannya perlu kehati-hatian,” katanya.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta pimpinan DPR RI untuk membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek daring (ojol), serikat buruh, dan koalisi masyarakat sipil.
Menurut Presiden, aspirasi masyarakat harus didengar dan diterima dengan baik oleh pimpinan DPR RI.
“Saya meminta pimpinan DPR agar mengundang langsung tokoh masyarakat, mahasiswa, maupun perwakilan kelompok lain yang ingin menyampaikan aspirasi, sehingga mereka dapat diterima dengan baik dan berdialog secara tatap muka,” ujar Prabowo dalam jumpa pers usai pertemuan dengan ketua umum partai politik serta pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8) sore. (*)
Discussion about this post