Oleh Budi Rahman Hakim, Ph.D.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Di tanah Banten, memimpin seharusnya bukan sekadar mengelola administrasi, melainkan menapaki suluk. Sebuah jalan panjang untuk menyucikan diri, menumbuhkan kepekaan batin, dan melayani rakyat dengan ikhlas, bukan dengan logika kekuasaan yang penuh kelicikan. Kepemimpinan tidak boleh berhenti pada rapat-rapat, angka-angka serapan anggaran, dan tanda tangan seremonial. Ia harus menjadi jalan ruhani: menundukkan ego pribadi demi cahaya publik.
Banten bukan tanah kosong dalam sejarah kepemimpinan. Ia diwarisi dari jejak para wali dan ulama besar, dari Sultan Maulana Hasanuddin—sang pendiri Kesultanan Banten—hingga Syekh Nawawi al-Bantani, ulama agung Hijaz yang lahir dari desa kecil Tanara. Dalam kitab-kitabnya, Syekh Nawawi berkali-kali menyindir penguasa yang lalai, yang menjadikan jabatan sebagai sarana menindas, bukan meneduhkan. “Kepemimpinan,” tulisnya, “adalah amanat yang kelak akan ditanya di hadapan Allah, bukan panggung untuk memuaskan ambisi.” (lihat: Tafsir Marah Labid, Syekh Nawawi).
Sayangnya, wajah kepemimpinan di Banten pasca-reformasi lebih sering terlihat lelah dan pragmatis. Figur berubah, janji silih berganti, namun struktur birokrasi yang diselimuti ego sektoral dan budaya ABS (asal bapak senang) tetap bercokol. Momentum pergantian gubernur—dengan terpilihnya Andra Soni di tahun 2024—mestinya tidak hanya menjadi agenda politik, tapi lompatan spiritual: transformasi visi dari sekadar mengatur ke menyentuh hati.
Apa makna suluk bagi pemimpin? Dalam tasawuf, suluk adalah perjalanan spiritual menanggalkan ego (nafs), melatih kesabaran, dan mendekat pada kebenaran hakiki. Jika diterjemahkan ke dalam etika birokrasi, suluk berarti mendengar lebih banyak dari pada berbicara, hadir di tengah rakyat tanpa kamera, menghidupkan musyawarah bukan sebatas formalitas, dan memiliki nawaitu yang jernih dalam setiap program pembangunan.
Gubernur bukan sekadar pemegang SK Presiden, melainkan murabbi (pendidik) ruhani rakyatnya. Ia perlu menjadi munawwir—pencerah dalam gelapnya disorientasi publik. Dalam Tanbih Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, pemimpin diibaratkan sebagai pelita di tengah malam: keberadaannya tidak membuat orang silau, tapi mampu menunjukkan jalan pulang. Apakah Pemprov Banten kini berjalan dengan pelita atau malah sibuk menyalakan kembang api program pencitraan?
Tentu, memimpin provinsi sebesar Banten tidak mudah. Kompleksitas kemiskinan di selatan, industrialisasi di utara, dan keberagaman budaya serta politik menjadikan pekerjaan rumah gubernur sangat berat. Tapi justru karena berat itulah, dibutuhkan dzikrullah dalam setiap langkah. Seorang pemimpin yang tenggelam dalam anggaran tanpa dzikir akan menjadi teknokrat tanpa nurani. Tapi yang memimpin dengan hati, walau programnya sederhana, bisa menghadirkan keadilan yang membumi.
Kini, saat awal masa jabatan Andra Soni dan jajarannya, mari kita jadikan awal ini sebagai momentum suluk birokrasi. Mari rapikan niat, sederhanakan gaya hidup pejabat, buka pintu konsultasi publik, dan arahkan program-program ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Suluk bukan menjauh dari dunia, tapi menyucikan cara berinteraksi dengan dunia. Seperti dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, “Kekuasaan adalah ujian paling besar bagi akhlak.”
Kita rindu pemimpin yang bukan hanya kuat di depan mikrofon, tapi juga khusyuk dalam keheningan. Kita butuh gubernur yang tidak sekadar hafal RPJMD, tapi juga rajin muhasabah. Banten tidak kekurangan program, tapi sering kekurangan rasa. Rasa itulah yang lahir dari suluk—dari hati yang tak lagi haus tepuk tangan, tapi ikhlas menanggung beban rakyat.
Maka, wahai pemimpin Banten: tempuhlah suluk, bukan sekadar jabatan. Karena kekuasaan itu fana, tapi tanggung jawabnya kekal.*
Discussion about this post