SERANG, BANPOS – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang menggeruduk gedung DPRD Kota Serang, Senin (1/9).
Kehadiran mereka di gedung rakyat itu untuk menyoroti persoalan sosial-politik hari ini, yang terjadi secara nasional.
Baca Juga
Di sisi lain, mereka juga menyoroti persoalan yang terjadi di daerah, termasuk di Kota Serang.
Berdasarkan pantauan, massa aksi datang ke DPRD pada pukul 15.10 WIB. Mereka membawa banner bertuliskan ‘Rakyat Sengsara, Pejabat Pesta Pora’.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan kritik mereka terhadap sejumlah kebijakan, yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Salah satunya yakni tingginya pemberian berbagai tunjangan kepada para anggota DPR RI.
Ketua GMNI Cabang Serang, Dadang Suzana, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk solidaritas yang pihaknya lakukan, terhadap korban-korban represifitas Kepolisian, yang terjadi di berbagai daerah.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti tindakan kekerasan yang melibatkan oknum Kepolisian, baik itu Brimob maupun petugas patroli, yang mengakibatkan terlukanya seorang wartawan dan kritisnya seorang pelajar SMK di Kota Serang.
“Ini menjadi gambaran penting, bagaimana kita harus mengingatkan kepada pihak-pihak terkait, agar tidak lagi melakukan tindakan represif terhadap rakyat,” ujarnya.
Pihaknya juga menyoroti kebijakan-kebijakan nasional, yang hingga saat ini dinilai tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan dan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI, menjadi contoh nyata ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
“Bagaimana terjadi kejomplangan pendapatan rakyat dengan para anggota DPR RI, ini menjadi hal yang sangat memalukan. Apalagi dengan pernyataan-pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh para anggota DPR,” tegasnya.
Di sisi lain, kondisi Kota Serang yang sampai saat ini masih belum terlihat kemajuannya, juga disorot oleh GMNI Cabang Serang. Ia mengatakan, Pemkot Serang saat ini tengah mengupayakan untuk melegalkan status ibukota untuk Kota Serang.
“Namun kita bisa melihat bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang itu jauh di bawah wilayah Tangerang dan Cilegon. Saya rasa perlu dilakukan tindakan guna menyiapkan Kota Serang menjadi kota yang layak sebagai ibukota,” tandasnya. (*)
Discussion about this post