JAKARTA, BANPOS – Kemacetan yang selalu terjadi di Ibu Kota menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, mencapai Rp 100 triliun per tahun bahkan lebih besar dari APBD DKI Jakarta 2025 sebesar Rp 92 triliun.
“Kerugian akibat kemacetan ini bahkan setara dengan biaya pembangunan MRT,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam sambutannya di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Baca Juga
Berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta kini menduduki peringkat ke-90 kota termacet dari 500 kota di dunia.
“Permasalahan ini tidak lepas dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan,” kata Rano Karno.
Polda Metro Jaya mencatat Data pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 2,70 persen per tahun, sementara pertumbuhan ruas jalan hanya sekitar 0,01 persen. Ketimpangan ini menyebabkan tekanan besar pada ruang jalan yang tersedia.
Dari total 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, hanya sekitar 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.
“Hal ini menunjukkan pentingnya mendorong peralihan moda ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang,” tegas Rano.
Data dari studi Bappenas dan JUTPI II tahun 2019 yang menyebutkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, atau setara dengan 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama.
“Transportasi adalah kunci konektivitas sebuah kota. Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga mempengaruhi perekonomian, pariwisata, dunia usaha, bahkan kesehatan masyarakat,” kata Rano.
Dalam menghadapi persoalan kemacetan, Pemprov Jakarta kini tengah mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini telah diterapkan di 65 dari total 321 persimpangan di Jakarta.
“Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15–20 persen,” jelas Rano.
Selain sistem ITCS, Pemprov juga berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui program Mandala Quick Response, yang memanfaatkan Geographic Information System (GIS) serta integrasi dengan CCTV milik Pemprov untuk memantau lalu lintas secara real-time.
“Kedepan, sistem ini akan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tutur Rano.
Rano Karno menegaskan bahwa pengendalian kemacetan menjadi kunci untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
Wakil Gubernur juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian lalu lintas di Ibu Kota.
“Apresiasi saya sampaikan kepada jajaran kepolisian, dinas perhubungan, Satpol PP, mitra transportasi publik, serta seluruh personel di lapangan yang telah bekerja keras mengendalikan lalu lintas Jakarta,” ucap Rano.
Dia pun mengajak masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas dan mendukung transportasi publik.
“Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas dan beralih menggunakan transportasi publik,” tutupnya. (*)
Discussion about this post