Oleh: Rian Hidayat,S.I.Kom.,M.Han
Kemiskinan terjadi akibat kelas yang paling bawah terpapar pertama kali oleh beban ekonomi, beban psikologi, beban politik. Begitu pendapat Rocky Gerung. Dalam perspektif makro, negara pun terbeban oleh kemiskinan masyarakatnya. Sekali lagi oleh kemiskinan, bukan oleh rakyatnya, tidak ada negara yang ingin rakyatnya miskin. Di naskah Pembukaan UUD 1945 saja termaktub janji kemerdekaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Hilangkan kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan Ekstrem Hilang
Kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal penghasilan yang rendah, tapi mencerminkan kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar yang sangat mendasar, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal layak, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, bahkan terhadap akses informasi.
Baca Juga
Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebesar 8,47 persen, atau turun 0,10 persen dibandingkan September 2024, serta 0,56 persen jika dibandingkan Maret 2024. Kemudian, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan yang sama adalah sebanyak 23,85 juta orang. Turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan bulan September 2024.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2,38 juta orang, atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September 2024 dan 1,18 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024. Dilihat dari sisi persentasenya, penduduk miskin ekstrem terhadap total penduduk atau total populasi pada bulan Maret 2025 mencapai 0,85 persen atau turun sekitar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2024, atau jika dibandingkan dengan Maret 2024, yang turun 0,41 persen poin.
Indonesia seharusnya bebas dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Untuk itu, pemerintahan Prabowo Subianto tahun depan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen sebagai bagian dari sasaran pembangunan nasional. Agar target tersebut tercapai, kabinet Merah Putih akan menghadapi tantangan struktural dan sosial. Presiden Prabowo wajib mengatasi ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, hingga distribusi ekonomi.
Perubahan standar internasional, seperti revisi garis kemiskinan Bank Dunia, juga memengaruhi cara penghitungan kemiskinan ekstrem. Kondisi yang membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan intervensi lintas sektor. Dengan demikian, langkah-langkah konkrit pengentasan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara integratif.
Percepatan Graduasi Kemiskinan
Badan baru seperti Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), sesuai fungsi koordinasi dan sinkronisasinya, dapat menjadi leading sector integrasi ini. Program-program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, sampai kebijakan hilirisasi harus bersinergi, dan digalakkan demi penciptaan lapangan kerja baru. Mendorong munculnya banyak lapangan kerja dapat mengikis angka kemiskinan ekstrem.
Langkah BP Taskin dengan sinergi dan koordinasi dengan daerah dengan penguatan dan percepatan menjadi Desa Berdaya dalam penargetan 0 persen kemiskinan ekstrem merupakan sebuah langkah pasti hadirnya negara dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Desa Berdaya berpotensi menjadi model pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan karena harapannya Desa Berdaya ini bisa menjadi Semi-Closed loop yang dapat membentuk rantai pasok dan ekosistem baru di desa. Langkah BP Taskin ini akan menjadi langkah efektif bagi terwujudnya percepatan graduasi kemiskinan, khususnya mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem.
Mengentaskan kemiskinan ekstrem juga memerlukan sentuhan dari sektor pendidikan. Sederhananya, orang berpendidikan memiliki peluang lebih besar terlepas dari jerat kemiskinan. Ia memiliki modal “intangible” yang tidak akan habis, yakni ilmu pengetahuan. Kombinasi dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dapat berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.
Itu sebabnya pendidikan adalah faktor terpenting bagi seorang individu untuk melepaskan diri dari cengkraman kemiskinan. Pendidikan berguna memberikan pengaruh jangka panjang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah jembatan sosial antara kemiskinan dengan kesejahteraan. Kembali mengutip Rocky Gerung: “pendidikan adalah perang terhadap kedunguan”.
Bebas dari “Miskin”
Dari konteks berpikir logis, bebas memiliki arti yang serupa dengan merdeka. Bebas bisa dari banyak hal, seperti bebas berserikat, berkumpul, berpendapat, termasuk bebas dari kemiskinan. Merdeka juga bukan hanya dari penjajah, tetapi juga dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Bahasa lainnya, “miskin”.
Merdeka dari kemiskinan berarti cita-cita untuk mencapai kebebasan penuh dari kemiskinan, baik secara ekonomi maupun sosial. Cita-cita ini bukan hanya soal meningkatkan penghasilan, tapi juga bebas dari ketergantungan, kebodohan, dan ketidakadilan. Kemiskinan seringkali menjadi akar dari masalah-masalah tersebut.
Merdeka yang berarti bebas memiliki tafsir kontemporer yang berarti terbebas dalam perspektif politis, psikologis, berpikir, dan berekspresi. Tidak ada lagi kata “tapi” karena kata tersebut telah mereduksi kesejatian nilai independensi kebebasan itu sendiri. Frase “merdeka tapi miskin” jangan lagi jadi pembenaran jika republik ini ingin terbebas kemiskinan ekstrem. Ungkapan tersebut wajib disingkirkan karena Presiden Prabowo punya mimpi besar membabat habis kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga 0 persen tahun depan.
Merdeka dari kemiskinan akan melahirkan kebijaksanaan karena merdeka haruslah bijaksana. Kemiskinan juga bisa terjadi akibat penyelewengan kapital dan otoritas yang diawali oleh hilangnya kebijaksanaan, seperti gagalnya mengatur finansial pribadi hingga tergoda korupsi demi posisi dan prestasi.
Menyambut HUT RI ke-80, bebas dari miskin perlu menjadi jargon psikologis bangsa. Artinya, slogan yang ditanamkan dalam hati segenap insan bangsa, bukan pesan kampanye yang mengudara di ranah above atau below the line saja. Kata “miskin” tidak boleh dinormalisasi, melainkan harus direduksi hingga fondasi.
Langkah Negara dengan hadirnya BP Taskin sebagai percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari solusi konkrit dari upaya merdeka dari kemiskinan ekstrem, melalui adanya pemberdayaan desa melalui percepatan graduasi kemiskinan. Kemerdekaan negara besar ini perlu diarahkan untuk melawan kemiskinan demi peradaban yang menghambakan kemanusiaan, bukan mengeksploitasi kemiskinan. Mewujudkan kemerdekaan dari kemiskinan adalah langkah krusial menuju bangsa maju dan sejahtera.
Discussion about this post