JAKARTA, BANPOS – Posisi Bupati Pati Sudewo sedang terjepit. Selain didemo warganya, dia digoyang DPRD lewat Pansus Angket. Namun, Gerindra sebagai partai asal Sudewo berjanji akan melakukan pembinaan terhadap kadernya tersebut.
Aksi demonstrasi besar yang terjadi di Pati telah menjadi perhatian nasional. Bahkan di media sosial, demo di Pati menjadi trending topic dan menuai beragam reaksi dari warganet.
Para elit politik di tingkat pusat juga banyak yang ikut berkomentar tentang kejadian di Pati. Gerindra sebagai partai pengusung dan juga partai tempat Sudewo tercatat sebagai kader, ikut memberikan tanggapan.
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan partainya berkomitmen penuh untuk memberikan pembinaan dalam merespons gejolak di Pati.
“Kebetulan karena kami juga berada di partai yang sama itu kami lakukan pembinaan. Baik pembinaan dari Pak Sekjen Gerindra, Pak Sugiono maupun melalui Ketua DPD Gerindra Jateng,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).
Pras menekankan pentingnya menjaga nama baik partai di tengah sorotan publik. Namun, dia mengapresiasi permintaan maaf Sudewo atas pernyataannya yang dinilai memicu konflik. “Di situlah memang kita harus berhati-hati,” ujar Menteri Sekretaris Negara ini.
Sebelumnya, Sekjen Gerindra Sugiono juga meminta Sudewo memperhatikan aspirasi masyarakat agar kebijakannya tidak menambah beban warga. Dia mengingatkan pesan Ketua Umum Prabowo Subianto bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak bagi rakyat kecil.
“Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” ujar Sugiono.
Sudewo sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf. Namun, dia menolak mundur dan menegaskan akan tetap menjalankan tugas sesuai mandat rakyat.
“Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” ucap Sudewo di kantornya, Rabu (13/8/2025).
Dia pun berjanji bakal bekerja lebih baik dan berharap gejolak ini menjadi pelajaran bersama. Dan terkait langkah DPRD membentuk pansus, Sudewo menegaskan menghormati prosesnya.
“Itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna pada Rabu (13/8/2025). Seluruh fraksi menyetujui pembentukan Pansus Hak Angket untuk menyelidiki 12 isu utama.
Antara lain kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, rotasi dan rangkap jabatan, penunjukan Direktur RSUD Soewondo yang mendapat tiga kali peringatan dari BKN, pemecatan 220 honorer tanpa pesangon setelah puluhan tahun mengabdi, hingga kebijakan kontroversial di sektor pendidikan dan infrastruktur.
Selang sehari usai demonstrasi besar, Pansus Angket DPRD Pati langsung beraksi. Kamis (14/8/2025), Pansus yang diketua Teguh Bandang Waluyo (PDIP) dengan wakil Joni Kurnianto (Demokrat) menggelar rapat perdana. Pembahasan terkait kasus pengisian jabatan Direktur RSUD RAA Soewondo yang dinilai tidak sah.
Pansus yang digelar di Ruang Banggar DPRD Pati sempat haru ketika lima eks karyawan RSUD dihadirkan sebagai saksi. Haning Dyah dan Siti Masruhah yang jadi korban pemutusan kerja, menangis saat bersaksi.
“Saya dan suami saya bagian dari 220 orang yang tidak lolos tes, dianggap tidak kompeten dan akhirnya dipecat,” ujar Haning, mantan staf keuangan yang mengabdi 10 tahun.
Pemutusan hubungan kerja ini terjadi karena semua pegawai tidak tetap diwajibkan ikut tes ulang pada 2025, tanpa mempertimbangkan lama masa pengabdian. “Saya enggak nyangka harus ikut tes lagi padahal sudah kerja lebih dari 17 tahun. Hasilnya enggak lolos, sekarang nganggur,” tutur Agus Triyono, eks karyawan lainnya.
Diketahui, demo yang terjadi pada Rabu (13/8/2025) disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Pati dengan melibatkan 85.000-100.000 warga. Aksi awalnya fokus pada penolakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen, namun meluas ke isu kebijakan lima hari sekolah, renovasi Alun-Alun Pati, pembongkaran masjid bersejarah, hingga pengadaan jumbotron senilai Rp 1,39 miliar.
Suasana yang mulanya damai berubah ricuh ketika Sudewo turun langsung menemui massa. Meski meminta maaf, dia justru dilempari botol air mineral dan sandal. Ajudannya terpaksa menggunakan tameng untuk melindungi bupati sebelum dievakuasi ke mobil polisi.
Polisi merespons dengan mengerahkan menembakkan gas air mata, dan menangkap 11 orang yang diduga provokator. Sedikitnya 34 orang, termasuk anggota polisi, terluka. Meski begitu, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Sehari setelah di demo, aktivitas di kantor Bupati nampak beraktivitas seperti biasa. Tak ada lagi sisa-sisa sampah yang dilemparkan demonstran. Di halaman juga terlihat kendaraan polisi yang berjaga.
Namun, Bupati Sudewo tak ada di lokasi. Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah (Setda) Pati mengatakan sang Bupati tidak ada agenda.
Sementara itu dari Jakarta, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai proses yang dilakukan DPRD Pati sudah sesuai mekanisme. “Proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati. Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita akan monitor perkembangannya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/8/2025).
Dasco juga mengungkap partainya telah membahas hal ini dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memitigasi hal yang serupa,” ujar Wakil Ketua DPR tersebut. (RM.ID)
Discussion about this post