JAKARTA, BANPOS – Harga beras di 191 daerah masih mahal. Bahkan di Papua, mencapai Rp 54 ribu/kg. Pemerintah meminta semua pihak kerja sama demi stabilkan harga beras.
Masih mahalnya harga beras di 191 daerah diungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (11/8/2025). Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, diikuti oleh perwakilan Kementerian/lembaga terkait pangan dan pemerintah daerah.
Dalam laporannya, Amalia mengatakan, per awal Agustus 2025, harga beras masih mengalami kenaikan di seluruh zona. Beberapa daerah mencatat harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Di zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras masih dalam rentang HET yakni di kisaran Rp 14 ribuan. Namun, 3 wilayah di zona 1 ini, harga beras lumayan tinggi.
“Kabupaten Wakatobi mencatat harga tertinggi di zona ini sebesar Rp 19.881 per kg, diikuti Bolaang Mongondow Timur Rp 18 ribu, dan Buton Utara Rp 17.788 per kg,” kata Amalia.
Di zona 2, mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, rata-rata harga beras mencapai Rp 15.744 per kg atau naik 1,25 persen dari bulan sebelumnya.
Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 20.685 per kg, disusul Kutai Timur Rp 18.974 dan Kutai Barat Rp 17.972 per kg.
Sementara itu, di zona 3, meliputi Maluku dan Papua, harga beras rata-rata Rp 20.068 per kg atau naik 0,79 persen. Kabupaten Intan Jaya menempati posisi tertinggi dengan Rp 54.772 per kg, diikuti Puncak Rp 45 ribu, dan Pegunungan Bintang Rp 40 ribu per kg.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, terjadi penurunan harga di sejumlah daerah pada pekan pertama Agustus 2025. Mengingat, pada pekan keempat Juli 2025, terdapat 234 kabupaten/kota yang harga berasnya dibanderol gila-gilaan.
“Artinya, berkurang jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan. Tapi perlu terus kita kerjakan supaya kabupaten/kota yang menurun harga berasnya daerah makin banyak,” pesan Tito dalam rapat tersebut.
Dia juga berpesan agar distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) lebih digencarkan lagi. Upaya itu perlu dilakukan, lantaran dua bulan ke depan produksi beras nasional akan turun. Kondisi ini yang menjadi biang kerok harga beras melambung.
Terlebih, Istana tengah memantau kondisi perberasan di Indonesia. “Penekanan Bapak Presiden juga untuk mengendalikan harga beras,” kata mantan kapolri itu, mewanti-wanti.
Tito kembali meminta agar Perum Bulog mempercepat penyaluran beras SPHP. Bulog dapat memaksimalkan data yang dimiliki BPS dan Kantos Staf Presiden (KSP) sebagai acuan penyaluran beras SPHP agar tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengakui, penyaluran SPHP masih dikit. “Realisasinya sudah mencapai 16.742 (ton) atau masih sekitar 1 sekian persen dari penugasan Juli sampai dengan Desember,” ungkap Suyamto.
Ia mencatat penyaluran terbesar terjadi di Sulawesi Selatan, yakni sebesar 1.805 ton, sedangkan terendah di Papua Selatan, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. (RM.ID)
Discussion about this post