CILEGON, BANPOS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon menyoroti rendahnya serapan belanja daerah dalam laporan realisasi Semester I APBD Tahun 2025.
Dalam rapat gabungan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Aula DPRD, Rabu (23/7), terungkap bahwa realisasi belanja baru mencapai 39 persen, jauh tertinggi dibandingkan pendapatan daerah yang sudah terealisasi 49 persen.
Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menyatakan bahwa ketimpangan antara pendapatan dan belanja ini menjadi salah satu poin krusial yang perlu segera ditangani.
“Realisasi pendapatan sudah 49 persen, tapi belanja daerah baru 39 persen. Ini jelas ada ketimpangan yang mengindikasikan persoalan dalam pelaksanaan anggaran,” ujar Sokhidin.
Ia menjelaskan, rendahnya serapan belanja bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, melainkan oleh dua faktor utama: penerapan sistem baru Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menghambat pergeseran anggaran, serta sikap hati-hati sejumlah OPD dalam melaksanakan kegiatan karena menunggu kepastian aturan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Sekarang untuk mentransfer atau menggeser anggaran agak lambat karena menggunakan sistem LPSE yang baru. Ditambah lagi, beberapa OPD masih ragu-ragu menjalankan program karena ada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran,” jelasnya.
Sokhidin juga menekankan bahwa kehati-hatian yang berlebihan berisiko memperlambat kinerja pembangunan dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, ia meminta Pemkot segera menyesuaikan diri dengan sistem dan regulasi baru, agar belanja bisa berjalan lebih maksimal di semester II.
Selain menyoroti serapan anggaran, Banggar juga mengangkat isu stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sokhidin menyebutkan bahwa akibat adanya efisiensi anggaran, transfer dana dari pusat berkurang, sehingga Pemkot perlu menggali sumber-sumber PAD baru.
“Kami minta PAD segera membuat terobosan untuk mencari potensi PAD baru. Kita tidak bisa terus bergantung pada pusat,” katanya.
Dalam forum yang sama, permasalahan pengelolaan sampah dan perparkiran di Pasar Kranggot turut menjadi sorotan.
Sokhidin menilai kebocoran PAD di sektor tersebut harus diawasi secara lebih ketat.
“Kebocoran di Kranggot, baik dari sektor parkir maupun pengelolaan sampah, harus kita awasi bersama. Ini akan jadi bahan evaluasi untuk perbaikan di semester II,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, mengakui bahwa serapan anggaran dan pendapatan belum maksimal.
Ia menyebut, hal itu dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta kewajiban melaksanakan sejumlah program nasional seperti Sekolah Rakyat dan MBG.
“Efisiensi jelas berpengaruh, dan banyak program dari pusat yang wajib kita laksanakan. Ini turut membebani pengelolaan belanja daerah,” jelas Fajar.
Ia mengapresiasi masukan dari DPRD dan menegaskan akan mendorong seluruh OPD, terutama OPD penghasil, agar lebih agresif menggali potensi PAD.
“Jangan hanya fokus mencari sumber PAD baru, tapi yang sudah ada juga harus dioptimalkan. Seperti di Pasar Kranggot, itu masih bisa dimaksimalkan,” tandasnya.
Fajar juga mengaku, upaya optimalisasi PAD dan pembenahan pengelolaan anggaran akan terus digenjot, terutama untuk mengejar ketertinggalan di semester II dan menekan potensi defisit anggaran. (*)
Discussion about this post