CILEGON, BANPOS – Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejumlah barang yang diterimanya saat menggelar acara tasyakuran kelahiran putra ke duanya, beberapa waktu yang lalu.
Hal itu dilakukan Fajar dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berkaitan dengan larangan gratifikasi bagi penyelenggara negara, di mana saat ini dirinya tengah menjabat sebagai Wakil Walikota Cilegon.
Laporan terkait dengan larangan gratifikasi tersebut disampaikan Fajar ke KPK pada 27 Mei 2025 lalu, usai dirinya mengadakan acara tasyakuran kelahiran anaknya.
“Tentu saja telah saya laporkan kepada KPK, apa saja yang telah saya terima, karena ini merupakan amanat undang-undang untuk saya sebagai kepala daerah,” ujar Fajar kepada wartawan, Jumat (25/7).
Laporan tersebut, terang Fajar, telah disampaikan langsung kepada petugas pengelola objek gratifikasi pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
Dari 13 barang yang telah dilaporkannya, ada sejumlah barang objek gartfikasi yakni berupa nursing pillow & baby nest stripes dengan nilai Rp597 ribu, kemudian wooden activity table dengan nilai Rp99 ribu, dan tas dengan nilai Rp3.950 ribu, yang telah diserahkan ke KPK.
“Jadi sebagai seorang penyelenggara negara, dalam hal ini saya sebagai wakil walikota tentu wajib melaporkan hal itu kepada KPK untuk mencegah segala bentuk gratifikasi yang diberikan kepada saya,” ugkap Fajar.
Fajar menuturkan, objek gratifikasi yang diserahkannya tersebut telah dinyatakan lunas pada 22 Juli 2025 lalu, melalui tanda terima penyerahan objek gratifikasi ke KPK dan statusnya kini menjadi sebagian milik negara.
Fajar juga mengingatkan, agar seluruh pegawai negeri yang ada di Pemkot Cilegon segera melapor ke KPK jika menerima objek gratifikasi yang dirasa berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.
“Hal ini tentu untuk pembelajaran kita semua, bagaimana seorang penyelenggara negara terutama pegawai negeri itu wajib melaporkan objek gratifikasi yang diterimanya kepada KPK,” tutur Fajar. (*)
Discussion about this post