SERANG, BANPOS – PT Pertamina dibuat kewalahan menghadapi desakan rombongan DPRD Banten yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi III saat pertemuan di Jakarta, Rabu (23/7).
Mereka tidak mampu memberikan penjelasan rinci terkait besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) yang disalurkan kepada Pemprov dan delapan kabupaten/kota se-Banten.
Baca Juga
Berdasarkan data yang diperoleh BANPOS, dalam draft Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025, target penerimaan Pajak BBKB turun 6,39 persen atau sekitar Rp91,98 miliar.
Dari semula Rp1,439 triliun menjadi Rp1,347 triliun. Penurunan ini sebelumnya telah disampaikan Pertamina secara global kepada Pemprov melalui BPKAD.
Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, usai pertemuan dengan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Freddy Anwar, menyampaikan akan ada tambahan pendapatan Pajak BBKB sebesar Rp2 miliar per bulan selama enam bulan ke depan.
“Penambahan Rp2 miliar ini kita proyeksikan dari Juli sampai Desember 2025. Karena Januari sampai Juni sudah ditransfer setiap bulan,” kata Budi.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Wakil Ketua DPRD Yudi Wibowo, dan anggota dewan lainnya seperti Oong Syahroni, Wawan, Agus Supriyatna, Ratu Amalia, dan M. Mamduh.
Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Banten, Iswandi. Penambahan pendapatan BBKB disebut bukan karena jumlah kendaraan meningkat, tetapi karena harga BBM non subsidi naik.
“Tambahan tersebut sebagian besar bukan karena volume kendaraan meningkat. Justru secara volume menurun, tapi karena harga BBM non subsidi naik, maka pajaknya ikut naik,” ujar Budi.
Hasil pertemuan itu akan dibawa ke dalam pembahasan rapat anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita pastikan sisi proyeksi pendapatannya. Rapat dengan TAPD nanti akan membahas program-program utama yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah,” imbuhnya.
Sementara itu, Iswandi Saptadji, membenarkan adanya penurunan realisasi DBH BBKB tahun 2025.
“Realisasi tahun ini memang lebih kecil dari tahun lalu. Untuk rinciannya saya harus lihat data dulu, tapi sudah disampaikan Pertamina bahwa jumlahnya menurun,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa setoran Pajak BBKB langsung dikirim Pertamina ke kas daerah (Kasda), dan pihaknya hanya menerima laporan.
“Pertamina langsung setorkan ke kas daerah. Kita hanya terima laporan. Misal Pertamina kirim Rp100 juta, ya kita cek saja di Kasda. Kita enggak pegang uangnya, hanya laporan,” ungkapnya.
Iswandi menambahkan, penurunan BBKB dipicu sejumlah faktor, mulai dari rendahnya minat masyarakat menggunakan BBM non subsidi karena maraknya oplosan, kebijakan bahan bakar nabati yang belum tercatat jelas, hingga banyaknya hari libur yang mendorong masyarakat mengisi BBM di luar Banten.
“Kalau masyarakat Banten beli BBM di Jakarta atau Jawa Barat, ya pajaknya masuk ke provinsi tersebut,” katanya.
Terkait mekanisme DBH, Iswandi menyebut DBH BBKB dibagikan oleh Pertamina ke Pemprov dan selanjutnya didistribusikan ke kabupaten/kota paling lambat tiga bulan sekali, dengan skema 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota.
Besaran yang diterima setiap daerah pun bervariasi tergantung pada rumus perhitungan pemerataan dan potensi masing-masing.
Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyayangkan DBH BBKB yang diterima tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi kita sekarang 5,11 persen. Harusnya kalau ekonomi bagus, pendapatan dari DBH BBKB juga naik. Tapi ini tidak balance. Kita akan konsultasikan segera,” pungkas Fahmi. (*)
Discussion about this post