JAKARTA, BANPOS – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sepakat membentuk Gugus Tugas (tim task force).
Gugus Tugas ini untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial (Kesos) masyarakat. Salah satu, tugas utamanya adalah merumuskan kebijakan dan sejumlah strategi yang tepat sasaran.
“Bahkan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy dalam pertemuan dengan jajaran DNIKS terkait kesejahteraan sosial di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis, (24/7/2025).
Hadir pula dalam silaturahmi dan pertemuan tersebut, Ketua umum DNIKS Effendy Choirie, Sekjen DNIKS Sudarto, Waketum Rudi Andries, Dian Novitas Susanto, Zarman Syah, Ketua DNIKS Ali Nurdin, Ihsanudin, Mulyadin Permana, Agus Eko C, Thamrin Ferly, Tgk Nurliyana Habsjah, lalu Wakil Ketua Badan Pengarah DNIKS Hatta Taliwang dan Sumarjati Arjoso, Wakil Ketua Badan Pakar DNIKS, Manimbang Kahariady, dan Rasharul Sjahruzar.
Sementara dari Bappenas, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki, Deputy bidang Ekonomi, Transformasi Digital Vivi Yulaswati, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kurniawan Ariadi, Staf Ahli Bidang Pendanaan Pembangunan RD Siliwanti, Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Tri Dewi Virgiyanti, Penasehat Menteri Noor Marzuki dan Staf Khusus Menteri Sukmo Harsono.
“Saya menugaskan dua orang dari Bappenas yakni Pak Taufik dan Pak Sukmo Harsono dan untuk selanjutnya melakukan komunikasi intens membentuk gugus tugas bersama,” ujar Rachmat.
Guru Besar bidang Kewirausahaan di IPB itu mengakui, Bappenas merupakan “dapur” yang berperan sebagai perencana dan penyedia konsep pembangunan, bukan sebagai pelaksana proyek.
“Jadi betul ini sebagai dapur, namun saya hanya sebatas chef-nya saja, sedangkan juru masaknya ada pada deputi masing-masing,” tuturnya.
Menurut Rachmat, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang memuat 17 program prioritas presiden mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ Quick Wins sejumlah 8 program.
Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.
Di sisi lain, Menteri Pambudy juga menyinggung soal program MBG yang tidak hanya penting untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas generasi penerus, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih menghadapi tantangan akses gizi seimbang,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua umum DNIKS Effendy Choirie mengapresiasi rencana pembentukan gugus tugas kesejahteraan sosial sebagai tindaklanjut dalam pertemuan tersebut, dan menugaskan Sekjen Sudarto dan Dian Novita Susanto sebagai Tim Gugus Tugas dari DNIKS.
“Dengan adanya gugus tugas tersebut, maka DNIKS akan mengajak semua elemen yang ada, baik Orsosnas, BK3S, LKKS, Pengusaha dan para filantropi untuk terlibat aktif,” terangnya.
Lebih jauh, Gus Choi menambahkan baik DNIKS maupun Bappenas harus terus melakukan kolaborasi dan sinergi untuk saling menguatkan, sehingga sasaran kesejahteraan sosial dicarikan solusinya secara bersama-sama.
“DNIKS tidak bisa sendiri, begitupun pemerintah tak bisa bekerja sendirian mengatasi masalah sosial,” ungkapnya.
Gus Choi menyoroti masalah kemiskinan yang belum bisa terselesaikan secara signifikan oleh Pemerintahan sebelumnya.
“Nah, mumpung Presiden Prabowo memiliki perhatian serius terhadap masalah kemiskinan. Maka DNIKS-Bappenas harus solid memikirkan strateginya,” tuturnya.
Apalagi, kata Gus Choi, orang Indonesia itu disebut paling dermawan se dunia. Dimana selalu taat membayar zakat, mudah bersedekah, infaq dan lain-lainnya. “Anehnya kemiskinan di Indonesia belum bisa berkurang,” imbuhnya.
Sedangkan Sekjen DNIKS Sudarto menyoroti masalah pemberdayaan masyarakat yang dinilai masih kurang maksimal. Padahal pemberdayaan sosial ini menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. (RM.ID)
Discussion about this post