SERANG, BANPOS – Ratusan guru dari berbagai wilayah di Provinsi Banten bersama elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Gubernur Banten, Kamis (3/7).
Aksi tersebut difasilitasi Solidaritas Pembela Pendidikan Banten (SP2B) dan turut didampingi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Wilayah Banten.
Demonstrasi ini menjadi sorotan karena mengangkat sejumlah persoalan penting yang selama ini dianggap luput dari perhatian pemerintah provinsi.
Di antaranya adalah tunjangan tugas tambahan (Tuta) yang tak kunjung dibayarkan, sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang dinilai tidak transparan, kejelasan nasib calon pengawas (Cawas), serta persoalan teknis dan keadilan dalam pembayaran tunjangan kinerja (Tukin).
Ketua EW-LMND Banten, Muhammad Abdullah, menyampaikan bahwa kehadiran organisasinya bukan semata-mata bentuk solidaritas, melainkan juga bagian dari kepedulian mahasiswa terhadap masa depan pendidikan di Banten.
“Keterlibatan kita pada aksi ini selain bentuk solidaritas, juga merupakan bentuk kepedulian kita terhadap kompleksnya permasalahan pada sektor pendidikan,” ujar Abdullah.
Ia juga mengingatkan agar para guru tidak mengalami tekanan dalam menyampaikan aspirasinya.
“Jangan sampai para guru terkena intimidasi. Jika terjadi, kami akan melakukan perlawanan,” tegasnya.
Abdullah menambahkan bahwa pihaknya akan terus konsisten dalam mengawal isu-isu pendidikan, terutama terkait hak-hak guru yang dinilainya kerap diabaikan oleh pemerintah.
“Kita LMND akan tetap konsisten di garis perjuangan, terutama pada isu-isu pendidikan, terlebih saat ini hak-hak guru di Provinsi Banten banyak yang terabaikan oleh pemerintahnya sendiri,” ujarnya.
Koordinator aksi, Tajeri, mengungkapkan bahwa tunjangan tugas tambahan bagi guru belum dicairkan sejak awal tahun. Ia menyebutkan bahwa hal ini terjadi setelah keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
“Jelas kami meminta kepada pemerintah Provinsi Banten agar memperhatikan dan segera mencairkan Tuta kami yang sudah tertunggak selama enam bulan ini,” ungkap Tajeri saat ditemui di lokasi aksi.
Sejak pengalihan kewenangan SMA, SMK, dan SLB ke pemerintah provinsi pada 2017, Tuta secara rutin diberikan kepada guru yang menerima amanah tambahan dari kepala sekolah. Namun, sejak Januari 2025, pembayaran itu tak lagi dilakukan, tanpa ada kejelasan dari pihak berwenang.
Tak hanya itu, peserta aksi juga menyoroti praktik penerimaan murid baru yang dinilai tertutup. Tajeri menyebutkan bahwa tidak ada transparansi dalam informasi seperti peringkat peserta, batas nilai kelulusan, hingga proses verifikasi zonasi.
Permasalahan lain yang tak kalah krusial adalah soal nasib Calon Pengawas (Cawas) yang hingga kini belum jelas.
Mereka yang telah dinyatakan lolos seleksi belum juga mendapatkan kepastian pelantikan.
Tajeri menilai perlu adanya solusi konkret dari pemerintah untuk memperjelas transisi jabatan fungsional pengawas sekolah.
“Perlu ada solusi transisi yang jelas bagi pengawas sekolah yang ada, terutama untuk nasib Cawas yang dinyatakan lolos namun tak kunjung dilantik, termasuk jalur karir yang fleksibel dan program pengembangan profesionalisme,” katanya.
Soal Tunjangan Kinerja (Tukin), para guru berharap adanya keadilan dalam sistem perbaikannya.
Tajeri menegaskan bahwa metode perhitungan dan pembagian Tukin antar golongan harus disesuaikan agar tidak menimbulkan ketimpangan.
“Kita para guru sangat berharap dalam perbaikan Tukin ada keadilan, sebab perbaikan itu sangat berpengaruh terhadap besaran kenaikan, metode perhitungan, hingga penyesuaian aturan pembayaran kepada masing-masing golongan,” jelasnya.
Discussion about this post