CILEGON, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Masduki, mendesak Walikota Cilegon, Robinsar, untuk segera mengganti pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil yang dinilai tidak maksimal dalam bekerja.
Hal ini menurutnya, berdampak pada belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang jauh dari target.
“Coba walikota lihat kapasitas kepala dinas saat ini. Kalau di bawah rata-rata ganti! Jangan dipertahankan. Masih banyak orang yang siap bekerja,” tegas Masduki kepada BANPOS, Kamis (3/7).
Masduki menekankan pentingnya Pemkot Cilegon menggali potensi pendapatan sebelum mencari alternatif pembiayaan lain.
“Kalau kepala dinasnya sudah bagus kerjanya, sering turun ke lapangan, punya konsep menggali pendapatan, ini kan bagus untuk ke depannya,” ujarnya.
Sebagai contoh, Masduki menyebut potensi retribusi sampah yang belum tergarap maksimal.
“Makanya kemarin saya sampaikan di rapat RPJMD. Sia-sia saja program RPJMD itu bagus kalau potensi pembiayaannya itu belum keliatan, masih normatif. OPD harus bekerja maksimal. Visi-misi Walikota itu bagus, tapi nonsen tidak akan terealisasi apabila pembiayaannya tidak ada,” paparnya.
Masduki juga menyoroti persoalan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang banyak lahannya belum balik nama meski dimiliki perusahaan.
“Kemarin saya sampaikan ke Pak Dana (Kepala BPKPAD), tolong cek fisik semuanya. Jangan sampai pajaknya masih atas nama orang lain, padahal tanahnya sudah dibeli perusahaan, tapi enggan balik nama, Ada indikasi kesitu,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Pemkot memperjelas pengelolaan aset, termasuk aset berupa sawah di luar wilayah Cilegon.
“Jangan hanya bicara konsep di atas kertas. Turun ke lapangan. Aset daerah yang berupa sawah itu belum jelas mau disewakan atau mendukung program pusat,” ujarnya.
Masduki juga menyarankan OPD memanfaatkan aset pemerintah, seperti gedung eks Matahari, agar tidak perlu menyewa kantor.
“Anggaran sewa kantor kan bisa dialihkan. Sebagian OPD kita masih ada yang menyewa,” tandas Sekretaris DPD PAN Kota Cilegon ini.
Sebelumnya Ketua Satuan Petugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon sekaligus Plt Asda II, Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, dari hasil evaluasi dengan sejumlah OPD penghasil, capaian PAD hingga Juni 2025 sebesar Rp384 miliar.
Angka itu baru tercapai 37 persen dari target yang ditetapkan Rp1.030 triliun. Lebih lanjut, Aziz mengungkapkan, dari target pendapatan daerah Rp1.030 triliun, 82,7 persen diantaranya merupakan target pajak daerah atau sebesar Rp852 miliar.
Untuk target retribusi daerah ditetapkan 12,6 persen atau kurang lebih Rp130 miliar. Sementara target pendapatan hasil pengelolaan kekayaaan yang dipisahkan ditetapkan 2,54 persen atau Rp26 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah 2 persen atau sebesar Rp21 miliar.
“Paling tinggi adalah pajak daerah, itu ada Rp852 miliar, itu yang yang harus kita konsen pemantauannya. Untuk pajak daerah itu terealisasi itu sebesar 39 persen, Rp337,6 miliar itu bagus. Untuk retribusi daerah itu baru 14,4 persen kurang lebih Rp18 miliar. Pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan Rp69 miliar. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah, 46 persen,” ucap Aziz.
Discussion about this post