CILEGON, BANPOS – Komisi IV DPRD Kota Cilegon menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon selama ini belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV, Ahmad Aflahul Aziz, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengubah pola pembangunan supaya benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan warga, bukan sekadar proyek yang dikerjakan tanpa perencanaan matan.
Baca Juga
“Selama ini pembangunan infrastruktur di Cilegon belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan itu harus terencana, menyesuaikan kemampuan anggaran, dan sesuai Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB, serta menjamin mutu kualitasnya. Jangan sampai justru menjadi temuan BPK,” tegas Aziz kepada BANPOS, Kamis (3/7).
Aziz mencontohkan pembangunan betonisasi di Warnasari yang menjadi temuan BPK karena spesifikasi tidak memadai dan DED yang tidak jelas.
“Karena hanya betonisasi saja, OPD tidak memikirkan saluran pembuangan air. Akibatnya ya banjir,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar OPD lebih selektif dalam menunjuk kontraktor dan konsultan pengawas, agar pembangunan tidak asal jadi.
“Pembangunan di wilayah perkotaan harus benar-benar terencana, mulai dari perencanaan, realisasi hingga urban design. Di wilayah lingkungan, jangan abaikan dampak setelah pembangunan. Betonisasi tanpa drainase hanya akan menambah masalah, bukan menyelesaikan,” paparnya.
Aziz menegaskan, kehati-hatian harus menjadi prinsip utama OPD dalam menjalankan pembangunan.
“Jangan sampai pembangunan hanya sekadar proyek, sementara bukan kebutuhan masyarakat. Yang bukan prioritas jangan dipaksakan, nanti malah jadi beban. Jangan pula sekedar seremonial, tapi akhirnya tak bermanfaat bagi warga,” tandas Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini.
Discussion about this post