TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi menggulirkan kebijakan sekolah swasta gratis bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagai langkah konkret mengurangi ketimpangan akses pendidikan di wilayahnya.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 620 Tahun 2025 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Swasta Penyelenggara Pendidikan Gratis.
Dalam SK tersebut, sebanyak 50 SD swasta dan 128 SMP swasta ditetapkan sebagai lembaga pendidikan yang tidak memungut biaya dari peserta didik.
Menanggapi kebijakan ini, aktivis mahasiswa asal Kabupaten Tangerang, Yanto, menyambut positif langkah tersebut.
Ia menilai, program ini dapat menjadi solusi atas keterbatasan akses pendidikan dasar dan menengah, terutama di wilayah-wilayah dengan minimnya sekolah negeri.
“Hingga saat ini, fasilitas pendidikan di Kabupaten Tangerang masih belum seimbang antara SD dan SMP negeri. Sekolah negeri jumlahnya masih jauh di bawah sekolah swasta,” ujar Yanto, Rabu (2/7).
Data dari Dapodik tahun ajaran 2024/2025 mencatat, Kabupaten Tangerang memiliki 309 SD Negeri dan 95 SMP Negeri.
Sementara itu, jumlah sekolah swasta tercatat sebanyak 492 SD dan 397 SMP.
Ketimpangan ini, menurut Yanto, menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya akses pendidikan gratis bagi masyarakat.
“Program ini perlu kita dukung, karena terdapat 340.135 siswa SD yang membutuhkan akses pada SMP. Ini bisa jadi jawaban atas solusi angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang,” katanya.
Lebih lanjut, pemuda asal wilayah Tangerang Utara ini juga mendorong masyarakat agar memanfaatkan program sekolah gratis ini, khususnya di tengah proses penerimaan siswa baru.
Ia menyebutkan, tidak sedikit calon siswa yang terpaksa gagal masuk sekolah negeri karena terbatasnya daya tampung.
“Langkah ini sangat penting, apalagi di masa PPDB seperti sekarang, di mana banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri. Program sekolah swasta gratis bisa menjadi alternatif yang solutif,” tandas Yanto.
Discussion about this post