JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi III DPR dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, di tengah transformasi sosial dan dinamika keamanan yang semakin kompleks, Hari Bhayangkara harus dimaknai sebagai ruang refleksi mendalam bagi seluruh jajaran Polri. Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 dengan tema “Polri untuk Masyarakat,” sejatinya adalah tantangan sekaligus janji.
Kata Bamsoet, momen ini adalah tantangan untuk melepaskan ego sektoral dan membuka ruang partisipasi publik dalam proses penegakan hukum. Juga janji bahwa Polri akan lebih adaptif terhadap aspirasi masyarakat sipil, khususnya generasi muda yang semakin kritis terhadap kekuasaan.
“Peringatan Hari Bhayangkara lebih dari sekadar pengingat sejarah. Peringatan ini adalah panggilan moral bahwa Polri ada bukan untuk kekuasaan, tapi untuk masyarakat,” ucapnya, di Jakarta, Rabu (1/7/2025).
Dia melanjutkan, Polri ada bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengayomi dan melindungi. “Keberhasilan Polri sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasa aman, diperlakukan adil, dan percaya bahwa kehadiran polisi adalah bagian dari solusi,” tambahnya.
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah memulai langkah transformasi melalui program Presisi; prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Sejumlah inovasi berbasis teknologi telah diluncurkan, seperti layanan pengaduan digital, SIM dan SKCK online, e-tilang, serta pelaporan kasus berbasis aplikasi. Bahkan Polri SuperApp kini menjadi platform satu pintu layanan publik yang merangkul masyarakat di lebih dari 500 kota dan kabupaten.
Berdasarkan data Polridi tengah transformasi sosial dan dinamika keamanan yang semakin kompleks, Hari Bhayangkara harus dimaknai sebagai ruang refleksi mendalam bagi seluruh jajaran Polri.agai operasi. Mulai dari narkotika hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Angka kriminalitas menurun 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meski tantangan di sektor kejahatan siber justru meningkat hingga 15 persen.
“Capaian tersebut patut diapresiasi. Namun kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan angka. Kepercayaan tumbuh dari interaksi sehari-hari antara warga dan aparat,” ucap Bamsoet.
“Dari sikap ramah seorang Bhabinkamtibmas yang hadir di tengah masyarakat. Dari keberanian petugas lalu lintas menindak pelanggar tanpa pandang bulu. Serta, dari ketegasan penyidik dalam memberantas kejahatan tanpa tebang pilih,” paparnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, kehadiran Polri juga sangat dirasakan dalam menjaga stabilitas nasional. Di tengah ancaman radikalisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, hingga konflik sosial di daerah-daerah rawan, Polri berperan vital dalam menjaga keutuhan bangsa. Operasi Tinombala di Poso, pengamanan agenda-agenda internasional seperti KTT ASEAN 2024, hingga pengungkapan jaringan perdagangan narkoba internasional di Kalimantan Barat menjadi contoh nyata bagaimana Polri bertindak cepat dan strategis demi menjaga keamanan nasional.
Namun, tantangan masih jauh dari selesai. Masyarakat menuntut agar Polri juga tegas dalam membersihkan institusinya dari perilaku menyimpang. Kasus penyalahgunaan wewenang, praktik suap, hingga arogansi aparat masih menjadi noda yang merusak citra Polri secara keseluruhan.
Di era digital saat ini, tambah Bamsoet, dinamika sosial dan kriminalitas tidak lagi berbentuk tunggal. Kejahatan siber, penyebaran hoaks, pencucian uang lintas negara, peretasan data, hingga kejahatan berbasis artificial intelligence telah menjadi tantangan nyata.
“Masyarakat bukan hanya membutuhkan polisi yang kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara digital dan sensitif terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Artinya, reformasi Polri belum boleh berhenti. Apalagi berpuas diri,” pungkas Bamsoet.(RM.ID)
Discussion about this post