SERANG, BANPOS – Masalah ketimpangan pangan menjadi sorotan dari Program Studi (Prodi) Administrasi Negara Universitas Pamulang (Unpam) kampus Serang.
Masalah tersebut dibahas dalam Webinar Nasional dan Diseminasi Penelitian–PKM bertema ‘Kebijakan Publik untuk Pangan Berkeadilan’ yang dibuka secara resmi oleh Rektor Unpam, E. Nurzaman.
Baca Juga
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, mahasiswa, praktisi, hingga perwakilan instansi pemerintah.
Dalam sambutannya, Nurzaman menyampaikan bahwa ketahanan pangan menjadi isu strategis nasional yang sangat kompleks, dan tidak bisa dilepaskan dari peran akademisi sebagai aktor perubahan.
Ia pun menegaskan pentingnya kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyusun dan mengadvokasi kebijakan publik yang berkeadilan.
“Universitas Pamulang tidak hanya menjadi institusi pendidikan, tetapi juga mitra kritis pemerintah dalam merespons isu-isu nasional. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa kampus hadir untuk menjembatani riset dengan realitas sosial, termasuk soal keadilan pangan,” ujarnya, Kamis (19/5).
Ketua Pelaksana kegiatan, Jaka Maulana, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengabdian masyarakat dan forum akademik yang bertujuan untuk merespons secara ilmiah tantangan distribusi pangan, keberpihakan pada petani, serta kerentanan kelompok marginal.
“Kebijakan publik tentang pangan harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga akses, distribusi, dan keadilan antarwilayah dan kelompok. Forum ini adalah ruang untuk berbagi gagasan dan membangun jejaring kolaboratif antar sektor,” ungkapnya.
Ia menyebut, Webinar ini menghadirkan tiga narasumber nasional dengan kapasitas dan pengalaman di bidang kebijakan pangan dan pembangunan pertanian antara lain Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI, R.S. Suroyo Jr; Akademisi Untirta, Arenawati, dan Dosen Unpam yang juga merupakan pendiri Agrodesa Sinergi, Ilham Mustofa.
Dari diskusi yang berlangsung dinamis, Jaka menyebut beberapa rekomendasi strategis berhasil dirumuskan, di antaranya penguatan kelompok tani melalui akses terhadap teknologi pertanian, pendampingan usaha tani, dan integrasi ke dalam pasar digital.
Peningkatan infrastruktur desa dan pertanian melalui alokasi dana desa untuk sumur irigasi, jalan akses tani, serta cold storage.
Perlindungan sosial bagi petani, termasuk asuransi gagal panen, jaminan BPJS, dan pelatihan keselamatan kerja dalam penggunaan pestisida.
Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta perlu membentuk forum kebijakan pangan daerah untuk merancang langkah konkret yang responsif dan inklusif.
“Isu lain yang mengemuka dalam diskusi termasuk dominasi perusahaan besar dalam distribusi pangan, ketergantungan terhadap impor bahan pokok, dan belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan keputusan kebijakan,” jelasnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada para narasumber dan moderator, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan pengumuman kegiatan diseminasi lanjutan yang akan melibatkan lebih banyak mitra kampus dan pemangku kepentingan daerah.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi awal dari gerakan kolaboratif yang lebih luas. Kampus bukan hanya ruang belajar, tetapi juga ruang penggerak perubahan sosial,” tandasnya.
Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Zakaria Habib Al-Ra’zie, selaku Ketua Prodi Administrasi Negara UNPAM Serang.
Dalam kapasitasnya sebagai reviewer kegiatan, ia menegaskan bahwa riset dan pengabdian masyarakat tidak boleh berhenti di ruang kelas atau jurnal ilmiah saja, tetapi harus dikaitkan dengan realitas kebijakan yang tengah berlangsung.
“Kami mendorong agar setiap produk akademik, termasuk PKM dan penelitian mahasiswa, terhubung langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan publik aktual. Ketahanan pangan adalah contoh konkret bagaimana pengetahuan dapat menjadi alat perubahan sosial,” tandasnya.
Discussion about this post