SERANG, BANPOS – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Serang menilai bahwa perlu ada perbaikan menyeluruh dalam kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Serang, Budi-Agis. Perbaikan itu terutama dari segi pelayanan publik kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPD KNPI Kota Serang, Fauzan Dardiri, dalam kegiatan ‘Ngobrol Sareng Pemuda’ bertajuk Evaluasi Birokrasi 100 Hari Kerja Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi Rustandi – Nur Agis Aulia.
Baca Juga
Menurutnya, perbaikan pelayanan OPD ini penting dilakukan, agar visi dan misi kepala daerah dapat terealisasi.
“Dari 20 OPD yang dievaluasi melalui Survei pada 12-16 Juni 2025, menunjukkan kondisi yang perlu catatan,” ujarnya pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut, Kamis (19/6).
Fauzan menyampaikan, hanya 15 persen OPD atau tiga dari 20 OPD yang mencapai kategori baik berdasarkan survei yang telah dilakukan.
Hal ini menunjukkan ada permasalahan mendasar dalam pelayanan publik di Kota Serang.
“Kemudian, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pelayanan publik. Sedangkan, OPD dengan kategori tidak baik harus menjadi prioritas utama perbaikan,” tuturnya.
Masih berdasarkan survei, terdapat lima besar OPD kinerja terbaik, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Skor 3,07) , Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Skor 3,03), Badan Pendapatan Daerah (Skor 3,01), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (2,98) dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (2,93).
“Karakteristik, OPD berkinerja baik yaitu, OPD cenderung memiliki fungsi pelayanan yang lebih spesifik dan terfokus, memiliki interaksi langsung dengan masyarakat dalam konteks yang tidak konfliktual, dan umumnya berkaitan dengan pelayanan administratif atau teknis yang terukur,” jelasnya.
Pada Survei itu, terdapat lima besar OPD kinerja terendah yakni Rumah Sakit Umum Daerah (Skor 2,50), Satuan Polisi Pamong Praja (Skor 2,50), Dinas Perhubungan (Skor 2,78), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Skor 2,81) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Skor 2,81).
“Karakteristik OPD yang berkinerja lemah ini adalah, pelayanan vital dengan ekspektasi tinggi seperti RSUD dan Dinas PU Tata Ruang. Menangani kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan infrastruktur dan fungsi penegakan dan pengawasan seperti, Satpol PP memiliki fungsi yang inherently konfliktual dengan masyarakat,” katanya.
Fauzan menegaskan, kompleksitas masalah juga berdampak langsung terhadap penilaian kinerja, seperti Dinas Perhubungan dan Disnakertrans menghadapi permasalahan struktural yang kompleks menghadapi kemacetan dan pengangguran.
“Dampak langsung pada kehidupan sehari-hari seperti semua OPD terendah berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” ucapnya.
Pihaknya berhasil mengidentifikasi ada empat permasalahan berdasarkan Survey yang dilakukan antara lain krisis pelayanan dasar yang dapat dilihat dari rendahnya skor RSUD dan Dinas PU sehingga harus segera diatasi.
Kemudian, transformasi pendekatan seperti Satpol PP memerlukan transformasi fundamental dan lebih responsif.
Identifikasi permasalahan berdasarkan Survey ini juga mencakup investasi infrastruktur, seperti pada Dinas Perhubungan memerlukan dukungan investasi besar dalam infrastruktur transportasi.
Terakhir yaitu program pemberdayaan, Disnakertrans perlu merancang program pemberdayaan yang lebih efektif dan terukur.
Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPD KNPI Kota Serang, Husni Abdul Aziz, menyebut masyarakat menilai kinerja Walikota dan Wakil Walikota Serang, Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia masih belum memuaskan.
Berdasarkan Survei kinerja 100 Hari Budi-Agis, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepemimpinan Budi Rustandi – Nur Agis Aulia berada di kategori ‘Tidak Puas’.
“Ini menunjukkan, adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan kinerja yang dirasakan. Hal ini dapat dikarenakan masih belum jelasnya capaian program prioritas untuk 100 hari yang selama ini dijanjikan oleh Budi-Agis,” katanya.
Meski demikian, masyarakat juga dapat memaklumi rendahnya kinerja tersebut.
Program 100 hari kerja sebagai tolok ukur kinerja kepemimpinan Budi Rustandi – Nur Agis Aulia mendapat penilaian yang berada di kategori ‘Kurang Setuju’.
“Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kinerja 100 hari kerja kurang dapat merepresentasikan keseluruhan kepemimpinan nantinya,” ucapnya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, KNPI Kota Serang memberikan beberapa rekomendasi strategis Pemkot Serang yaitu Evaluasi Komprehensif Program 100 Hari, meliputi lakukan kajian mendalam terhadap substansi dan implementasi program, perbaiki sistem monitoring dan evaluasi program dan tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Selanjutnya, peningkatan komunikasi publik meliputi Develop strategi komunikasi yang lebih efektif, tingkatkan engagement dengan masyarakat melalui berbagai kanal, lakukan sosialisasi reguler mengenai capaian dan program pemerintah.
Kemudian, Reformasi pelayanan publik meliputi, prioritaskan perbaikan di OPD dengan skor terendah, implementasikan sistem manajemen kinerja yang lebih ketat dan tingkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.
Aziz menyampaikan, diperlukan komitmen yang kuat dari semua stakeholder untuk melakukan perbaikan sistemik dan berkelanjutan.
KNPI, akan turut serta berpartisipasi sebagai katalisator perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Serang.
“Keberhasilan perbaikan ini akan sangat bergantung pada political will pemerintah daerah, dukungan masyarakat, dan peran aktif organisasi civil society seperti KNPI dalam mendorong reformasi yang diperlukan,” tandasnya. (DZH)
Discussion about this post