CILEGON, BANPOS – Ketua Satuan Petugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon sekaligus Plt Asda II, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat realistis dalam menetapkan target pendapatan daerah. Hal ini ditekankannya agar tidak terjadi seperti Tahun 2024 yang mengakibatkan defisit anggaran.
Aziz mengatakan, dari hasil evaluasi dengan sejumlah OPD penghasil, capaian PAD hingga Juni 2025 sebesar Rp384 miliar. Angka itu baru tercapai 37 persen dari target yang ditetapkan Rp1.030 triliun.
Lebih lanjut, Aziz mengungkapkan, dari target pendapatan daerah Rp1.030 triliun, 82,7 persen diantaranya merupakan target pajak daerah atau sebesar Rp852 miliar.
Untuk target retribusi daerah ditetapkan 12,6 persen atau kurang lebih Rp130 miliar. Sementara target pendapatan hasil pengelolaan kekayaaan yang dipisahkan ditetapkan 2,54 persen atau Rp26 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah 2 persen atau sebesar Rp21 miliar.
Aziz mengungkapkan, target pajak daerah merupakan yang target yang paling tinggi dari pendapatan daerah yang lain. Maka dari itu, pencapaiannya menjadi konsentrasi pihaknya untuk melakukan pemantauan.
“Paling tinggi adalah pajak daerah, itu ada Rp852 miliar, itu yang yang harus kita konsen pemantauannya. Untuk pajak daerah itu terealisasi itu sebesar 39 persen, Rp337,6 miliar itu bagus. Untuk retribusi daerah itu baru 14,4 persen kurang lebih Rp18 miliar. Pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan Rp69 miliar. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah, 46 persen,” ucap Aziz ditemui usai Rapat Evaluasi OPD dengan Satgas PAD di Pemkot Cilegon, Senin (16/6).
Aziz juga mengungkapkan, dari hasil evaluasi tadi, ada beberapa OPD yang harus menyesuaikan target. Penetapan target dimintanya harus realistis. Ia pun mewanti-wanti, jangan sampai pencapaian PAD tahun ini seperti 2024 yang mengakibatkan defisit anggaran.
“Jangan sampai pasang target tinggi, tapi tidak tercapai. Konsekuensinya jangan terulang kembali seperti 2024 lalu, defisit dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain menekankan agar target PAD ditetapkan realistis, kata Aziz, pihaknya juga meminta agar OPD dapat terus menggali potensi. Seperti mengoptimalkan pendapatan pajak parkir atau retribusi parkir.
“Ada beberapa peluang yang kita gali potensinya. Termasuk, contohnya, parkir yang tersebar di Cilegon, yang tidak ditangani Dishub, dikelola waga setempat tapi tidak dipungut retribusi atau pajak. Kita akan berlakukan, keluarkan izinnya, pengelolaan parkir nya. Contoh misalnya dibeberapa titik yang dikelola masyarakat setempat. Kita optimalkan masyarakat untuk mengelola parkir, tapi kita kenakan juga pajaknya. Supaya bisa mengelola parkirkan, harus izin nanti Dishub mengeluarkan izin, kita permudah,” paparnya.
Aziz juga meminta agar OPD dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Pihaknya ke depan akan menginventarisir BMD untuk memaksimalkan pemanfaatannya.
“Ada (gali potensi pemanfaatan BMD). Potensi itu terkait pendapatan lain-lain yang sah, terkait pemanfaatan barang-barang milik daerah. Kita akan inventarisir, barang-barang milik daerah ada apa saja, dimana saja dan sudah dimanfaatkan siapa saja. Kalau untuk retribusi kurang, tapi untuk pemanfaatan barang milik daerah, tergantung nanti kita bisa menghadirkan investor untuk memanfaatkan barang milik daerah tersebut,” tandasnya. (LUK)
Discussion about this post