CILEGON, BANPOS – Janji politik Walikota Cilegon kembali disorot. Kali ini, DPRD Kota Cilegon menyoroti lambatnya optimalisasi fungsi pasar kecamatan yang dinilai masih jauh dari harapan. Padahal, pasar-pasar tersebut dibangun sebagai upaya strategis mendekatkan akses pangan ke masyarakat dan memotong rantai distribusi.
Anggota DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah, menegaskan bahwa kondisi perekonomian saat ini khususnya soal fluktuasi harga bahan pokok tidak bisa dilepaskan dari lemahnya infrastruktur distribusi lokal yang belum tertangani dengan serius.
“Menyikapi dinamika perekonomian nasional dan daerah, khususnya terkait stabilitas harga bahan pangan pokok, efisiensi rantai distribusi, dan pengendalian inflasi, kami di DPRD Kota Cilegon menilai bahwa sudah saatnya Pemerintah Kota Cilegon mengambil langkah konkret dan terukur dalam memperkuat fungsi pasar tradisional, khususnya pasar-pasar kecamatan yang hingga kini belum berfungsi secara maksimal,” katanya, Senin (9/6).
Menurutnya, pasar-pasar seperti Pasar Kecamatan Cibeber, Grogol, dan Purwakarta yang telah dibangun dengan dana besar masih belum memberi dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi maupun penurunan harga pangan.
“Kondisi fluktuasi harga bahan pokok saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal nasional dan global, tetapi juga oleh lemahnya infrastruktur distribusi di tingkat lokal. Salah satu kelemahan utama adalah belum optimalnya pemanfaatan Pasar Kecamatan Cibeber, Pasar Kecamatan Grogol, Pasar Kecamatan Purwakarta, dan beberapa pasar lain yang sebenarnya dibangun dengan tujuan strategis,” ujarnya.
Rahmatullah menilai bahwa Walikota perlu menepati janji politiknya dalam memperkuat peran pasar kecamatan sebagai simpul distribusi ekonomi lokal. Ia pun mendesak Pemkot agar segera turun tangan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan merancang langkah nyata.
“Sebagaimana yang tertuang dalam janji politik Wali Kota Cilegon, penguatan peran pasar kecamatan sebagai simpul distribusi ekonomi lokal harus menjadi prioritas,” tuturnya.
Adapun beberapa poin yang disoroti oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu yakni, evaluasi menyeluruh terhadap kendala operasional pasar-pasar kecamatan, baik dari sisi fasilitas, manajemen, maupun minat pedagang; Revitalisasi fungsi pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat; Fasilitasi akses logistik dan kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendukung kelancaran distribusi pangan;
“Sinergi dengan OPD terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan, dalam mengendalikan inflasi dan memastikan keterjangkauan harga pangan di pasar-pasar lokal,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III ini juga menekankan bahwa pasar kecamatan yang aktif dan terkelola baik bisa menjadi salah satu kunci utama menjaga kestabilan harga dan menahan laju inflasi di Kota Cilegon.
“Kami percaya bahwa keberadaan pasar kecamatan yang aktif dan terkelola dengan baik tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas harga dan menahan laju inflasi di tingkat kota,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat, Rahmatullah menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut dan memastikan janji politik kepala daerah tidak tinggal di atas kertas semata.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan bahwa janji politik kepala daerah benar-benar diwujudkan demi kepentingan masyarakat luas,” tandasnya. (LUK)
Discussion about this post