JAKARTA, BANPOS – Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan, kajian soal penganugerahan gelar pahlawan terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden RI ke-2 Soeharto akan segera rampung dalam waktu dekat. Namun, keputusan pemimpin Orde Baru itu jadi pahlawan atau tidak ada di tangan Istana.
“Di akhir bulan Mei ini, mestinya pengusulan dari daerah, yang diteken oleh gubernur segala macam sudah final,” ujarnya usai menghadiri acara Double Check, di Museum Toeti Heraty, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/5).
Selanjutnya, kata Agus Jabo, akan dilakukan sidang-sidang di tim ad hoc untuk melakukan asesmen, kajian, hingga penelitian lanjutan terkait siapa yang berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan.
Kemudian, nama-nama yang terpilih akan disampaikan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Istana Negara.
“Jadi Kementerian Sosial hanya mengusulkan saja, keputusannya tetap nanti di Istana,” ucap Agus Jabo.
Agus Jabo menjelaskan, usulan calon nama-nama pahlawan berasal dari daerah. Usulan tersebut lalu ditampung Kemensos yang dilanjutkan dengan membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat untuk memutuskan apa nama-nama yang diusulkan layak diberi gelar pahlawan nasional atau tidak.
Terkait adanya penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto, Agus Jabo mengatakan, Pemerintah akan mempertimbangan aspirasi yang masuk.
“Semua aspirasi kita dengar kok, semua aspirasi kita dengar semua, pendapat kita pertimbangkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bakal diputuskan bulan Mei ini. Gus Ipul-sapaan akrabnya menyampaikan-seluruh tahapan administrasi pengusulan gelar sudah terpenuhi.
Gus Ipul menegaskan, wacana pemberian gelar pahlawan nasional tak berkaitan dengan upaya penulisan ulang sejarah Indonesia. Ini murni berasal dari proses panjang usulan masyarakat yang pertama kali muncul 2010. “Jadi sudah berulang-ulang diusulkan,” ujarnya.
Lalu apa kata Istana? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, belum mengetahui apakah berkas kajian gelar pahlawan untuk Soeharto sudah di meja presiden.
“Saya harus cek dulu ke Mensesneg ya,” tandas Hasan saat dihubungi Sabtu (24/5).
Sementara itu, Aktivis 1998 kompak menolak rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Menurut mereka jenderal bintang lima itu tidak layak dapat gelar pahlawan.
Hal tersebut disampaikan mereka saat berkumpul dan diskusi di Jakarta Selatan, Sabtu (24/5). Perwakilan elemen yang berkumpul di antaranya Repdem, Barikade 98, Pena 98, FK 98 satu persatu berorasi.
Aktivis 98 lain, Mustar Bona Ventura menegaskan, ratusan aktivis yang kumpul ini sepakat menolak usulan Soeharto menyandang gelar pahlawan. “Ini jauh dari nilai yang kita perjuangkan, menciderai demokrasi dan nilai Reformasi 98,” tegasnya.
Sementara, Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Suwignyo menilai, Soeharto memang memenuhi kriteria dan persyaratan dijadikan sebagai pahlawan nasional. Menurut dia, Soeharto memiliki peran besar ketika memperjuangkan kemerdekaan.
Sepanjang meniti karir militer, kata dia, Soeharto bergabung dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil merebut Kota Yogyakarta dari penjajah. Soeharto juga terlibat dalam operasi pembebasan Irian Barat.
“Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya, misalnya di tahun 1965,” ujar Agus dikutip dari website UGM, Sabtu (24/5).
Diterangkannya, berdasarkan Permensos Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, seseorang yang diajukan mendapat gelar pahlawan harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus.
Di antaranya adalah berkontribusi secara nyata sebagai pemimpin atau pejuang, serta tidak pernah mengkhianati bangsa.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.
Beberapa tokoh diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Kemudian ada Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur). (AZM/RMID)
Discussion about this post