Oleh : Teguh Renggayana
Penggiat Pendidikan, Menulis Di Beberapa Media Lokal dan Nasional, Warga Banten
TAK mengherankan jika indeks capaian pendidikan di Banten terus menunjukkan tren peningkatan. Praktik-praktik terbaik (best practice) dalam dunia pendidikan di Banten menunjukkan bahwa proses pendidikan mengalami ritme positif berkelanjutan. Pemerintah daerah pun diharapkan mampu mengambil langkah tegas, utuh dan menyeluruh untuk pendidikan yang lebih baik. Terlihat bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi Banten kian terurus. Upaya menjaga dan memperbaiki standar ini menjadi kunci tercapainya rata-rata pemenuhan standar pendidikan nasional di Provinsi ini.
Banten telah mengalami banyak transformasi dan berkembang menjadi salah satu provinsi maju di Indonesia. Pendidikan menjadi kunci penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM): membangun SDM yang tangguh, dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menghormati budaya lokalnya serta didukung oleh kerja sama dengan industri dan talenta global. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, didukung oleh penyediaan infrastruktur, tata kelola, dan manajemen SDM. Upaya ini harus selaras dengan peningkatan proses mutu pembelajaran di sekolah-sekolah kita.
Mengapa kita harus tetap optimistis dalam membangun dan mengelola pendidikan di Banten? Karena kita percaya bahwa kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh peradaban pendidikan yang terjaga, terjaga dari dinamikanya, dan humanisnya. Hal ini terdeskripsi oleh rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Banten terus mengalami kemajuan, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, IPM Banten mencapai 76,35 atau meningkat 0,58 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,77.
Peningkatan IPM 2024 terjadi di semua dimensi, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun naik dari 13,09 tahun menjadi 13,10 tahun. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 9,15 tahun menjadi 9,23 tahun. Sementara itu, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun naik sebesar 496 ribu rupiah atau 3,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini adalah angka-angka penting yang tetap harus dijaga dan ditingkatkan kualitas serta layanannya. Namun, esensi pengelolaan pendidikan bukanlah semata angka, melainkan manusia. Maka, manusialah yang harus berubah menjadi lebih baik, dimulai dari cara merasakan dan berpikirnya.
Keseriusan Banten dalam mengelola pendidikan tidak bisa dianggap remeh. Sejak 2017, publik dapat melihat bagaimana Pemerintah Provinsi Banten menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan SMA, SMK, dan SKh—baik negeri maupun swasta—dengan intervensi program dan kegiatan untuk menjamin kualitas, akses, dan mutu pendidikan. Meski masih ada kekurangan, komitmennya jelas. Saat ini, pada 2025, tercatat lebih dari Rp1 triliun anggaran disiapkan untuk urusan wajib layanan pendidikan.
Jika sebelumnya pendidikan gratis hanya mencakup SMA, SMK, dan SKh negeri, kini pemerintah daerah melalui visi dan misi nya juga mengintervensi sekolah swasta, tentu dengan beberapa pendekatan. Layanan pendidikan untuk seluruh angkatan usia produktif sekolah di Banten harus berjalan tanpa hambatan dan dengan ketahanan yang memadai. Ini bisa dilakukan melalui strategi pengelolaan pendidikan: 1) Ekstensifikasi; 2) Intensifikasi; 3) Diversifikasi; 4) Rehabilitasi; dan 5) Rasionalisasi, sambil melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kearifan lokal, nilai-nilai nasional, dan pertimbangan global.
Bayangkan jika “sekolah gratis” diterapkan juga di sekolah swasta, berapa banyak generasi usia produktif yang terselamatkan dan turut menaikkan angka rata-rata lama sekolah secara signifikan. Harmonisasi pendidikan tidak boleh lagi terganggu oleh dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Semua lembaga pendidikan memiliki peran yang sama: mencetak SDM Banten yang berkualitas.
Pendidikan gratis, merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945, dan menjadi narasi menarik di tiap daerah, terutama daerah yang memiliki kecukupan fiskal. Namun, itu saja tidak cukup. Diksi “kualitas” menjadi kunci untuk menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga hasil dalam pengelolaan pendidikan. Memang tidak mudah, tetapi peluang ini bisa dimanfaatkan melalui pelibatan stakeholders menjadi penting dalam menjalankan program strategis pendidikan sesuai visi dan misi pemerintah provinsi.
Anggaran triliunan rupiah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di bawah kewenangan provinsi. Kualitas tersebut harus juga menjaga akses, tata kelola, dan mutu, yang pada akhirnya menghasilkan output, outcome, dan manfaat dari SDM yang meningkat dan kompetitif. Ini akan berujung pada penguatan human capital sebagai kunci dalam menjaga dan menumbuhkan peradaban.
Pemikiran dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang bagus ini jangan dibiarkan sendiri tanpa teman dari semua elemen, termasuk civil society harus menyertai dan terus mengawal agar semua itu terwujud dan agar tetap berada pada marwahnya. Bagaimanapun juga civil society dan eksponennya tetap jadi katup pengaman ampuh untuk menyeimbangkan berjalannya proses yang tentu juga rigid. Daulat sipil juga sepertinya sedang dimulai dari Kepala Daerah Banten yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Ini tidak main-main. Kita harus bisa memitigasi potensi fraud dalam pengelolaan urusan pendidikan ini; karena wajah Provinsi Banten salah satunya terletak pada layanan yang dihasilkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, institusi ini harus memiliki kecukupan dan ketahanan dalam menjalankan itu semua, mulai dari sisi paradigma aparaturnya sampai pada sudut teknokratik-nya harus berjalan dengan value; tidak hanya sekedar menjalankan kecukupan administratif. Karena bagaimanapun kualitas akan terasa di tengah-tengah masyarakat Gubernurnya, sementara administratif cenderung hanya akan nampak di catatan buku-buku laporan kegiatan.
Masyarakat Banten menaruh harapan besar pada Pak Andra Soni dan Pak Dimyati saat ini, agar Banten terjaga menjadi Provinsi yang dicita-citakan masyarakat dan para pendirinya dahulu. Selamat bekerja untuk Banten Maju, Adil Merata. (RED)
Discussion about this post