SERANG, BANPOS – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten dinilai tidak mampu menjadi problem solving (pemberi solusi) dalam mengendalikan harga. Sebab, meski rajin menggelar rapat, kenaikan harga terus terjadi dan tidak dapat diantisipasi.
Hal tersebut diutarakan Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul menyoroti melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok saat memasuki Ramadan.
Baca Juga
Kenaikan harga ini, kata dia, merupakan kebiasaan yang sering terjadi di setiap tahunnya saat memasuki bulan Ramadan. “Seharusnya dapat diantisipasi, karena sudah rutin terjadi,” kata Adib.
Adib menilai, kejadian yang berulang-ulang dan cenderung tidak terantisipasi ini menandakan bahwa rapat-rapat yang dilakukan TPID tidak bisa menekan dan menyelesaikan permasalahan tahunan tersebut.
“Jadi rapat-rapat yang digelar (TPID) itu hanya mubazir anggaran, nggak ada gunanya. Kan tiap tahun begini (selalu melonjak, red),” katanya, Rabu (5/3/2025).
“Karena berulang-ulang seperti ini nih. Nanti mau Idul Fitri begini (mahal, red) lagi, mau Natal, tahun baru begini (mahal, red) lagi. Jadi sebenarnya mereka tuh digaji gede-gede buat ngapain? kan itu pertanyaannya,” tambahnya.
Karena itu, kata dia, efisiensi anggaran seharusnya diterapkan pada rapat-rapat semacam itu. Sebab, tambahnya, output dari rapat tersebut tidak jelas keberhasilannya.
“Maka dari itu saya kira yang model-model begini nih (rapat TPID, red) di efisiensi. Rapat-rapat nggak jelas, rapat-rapat penyuluhan nggak jelas, karena memang nggak ada output keberhasilannya gitu loh,” tegasnya.
Kecuali, lanjut Adib, ada langkah konkrit yang dihasilkan dari kegiatan rapat TPID tersebut. Dirinya menilai, bahwa seharusnya kebutuhan pokok bisa dianalisa. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa menyiapkan bahan pokok apa saja yang perlu menjadi prioritas untuk disiapkan saat Ramadan tiba.
“Yang diperlukan oleh publik Banten itu apa saja? mereka harusnya gelar pasar murah atau subsidi atau apalah itu. Dipastikan mereka punya datanya,” ungkapnya.
Sebab, tambahnya, dalam menjaga stabilitas harga pangan, sudah terdapat instansi yang berwenang menanganinya secara langsung. Dirinya pun mempertanyakan, data base bahan pangan yang saat ini dimiliki oleh OPD terkait itu.
“Ya, kan ada dinasnya, itu (yang) suka kasih pelatihan segala macam. Berarti ya selama ini klaim mereka punya database UMKM itu ya bullshit (bohong-red) semua. Ya kan kerjaan mereka nggak ada gunanya sebenarnya gitu loh,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, Babar Suharso, menyampaikan bahwa pihaknya mencatat adanya lonjakan harga di beberapa komoditas pangan di delapan pasar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Adapun kenaikan terjadi pada beberapa komoditas, diantaranya daging sapi, cabai, dan minyak. Babar mengatakan, untuk harga daging sapi segar naik dari Rp130 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram.
Sementara itu, harga cabai rawit merah melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp120 ribu per kilogram. “Beberapa yang cukup tinggi kenaikannya itu emang di daging sapi, cabai, dan minyak. Kami masih menelusuri penyebab kenaikan ini, karena kalau kita lihat pasokan dari produsen sebenarnya normal, permintaan atau pembeli juga tidak tinggi. Ini yang perlu kita lakukan intervensi, agar pedagang tidak menaikkan harga terlalu tinggi tanpa memperhitungkan permintaan,” kata Babar.
Ia juga mengakui bahwa lonjakan harga ini merupakan pola tahunan menjelang Ramadan dan Lebaran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar bisa berdampak pada daya beli masyarakat.
“Memang kalau dilihat kan ini seperti pola musiman ya, pada saat tahun baru misalnya, itu kan harga naik, tapi di Januari setelahnya itu turun. Tapi ya kita minta, imbau ke para pedagang untuk jangan beri harga terlalu tinggi, kalau harga terlalu tinggi, pembeli jadi mengurangi belanja atau menunda pembelian. Ini yang perlu diperhatikan oleh pedagang,” tandasnya. (MPD/PAY)
Discussion about this post