SERANG, BANPOS – Tiga tahun berlalu sejak banjir bandang menerjang Kota Serang, namun warga masih menunggu solusi konkret dari pemerintah. Dalam upaya menuntut akuntabilitas dan tindakan nyata, Ma’had Kolektif menggelar dialog publik bertajuk Refleksi Tiga Tahun Banjir Bandang Kota Serang di Cafe Mandalika, Dalung, Jumat (28/2).
Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman, perwakilan organisasi masyarakat, serta relawan kemanusiaan. Dialog ini bertujuan mengevaluasi penanganan banjir selama tiga tahun terakhir dan mendesak langkah nyata dari pemerintah.
Baca Juga
Ketua Bidang Kajian Ma’had Kolektif, Ega Mahendra, menegaskan bahwa banyak warga terdampak banjir masih belum mendapatkan bantuan maupun solusi konkret.
“Pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap korban banjir. Mereka masih menunggu bantuan dan solusi yang nyata,” ujarnya.
Ega juga menyoroti minimnya tanggung jawab dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian (BBWSC3), yang dinilai bersalah dalam kasus banjir bandang tersebut.
“Mereka belum meminta maaf, apalagi memberikan kompensasi kepada korban. Ini menunjukkan ketidakpedulian yang harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Menanggapi desakan warga, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengakui keterbatasan anggaran dalam menangani masalah banjir.
“Kami menyadari APBD Kota Serang tidak besar, tetapi kami tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Muji menyebut pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mempercepat penyelesaian permasalahan drainase dan infrastruktur.
“Ada beberapa kewenangan yang harus dikoordinasikan, terutama terkait pembangunan drainase dan jalan. Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin,” tandasnya. (MYU)
Discussion about this post