TANGERANG, BANPOS – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tangerang, terus melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Salah satu langkah yang ditempuh yaitu dengan update data dengan melakukan kegiatan sosialisasi verivikasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 Tahun Anggaran 2025 malalui tim surveyor lapangan, di wilayah Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang pada 17 Februari lalu. Kemudian pada 18 Februari, segera melakukan pendataan terhadap objek pajak.
Baca Juga
Kepala BAPENDA Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, menyatakan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk melakukan pemuktahiran peta basis data PBB-P2 dengan melakukan digitasi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 objek pajak dengan mengubah data analog menjadi data digital.
“Dalam memverifikasi PBB P2 ini di Kelurahan Kenanga ini, kami menerjunkan 23 orang petugas surveyor lapangan. Ditambah 14 petugas pendamping dari pengurus RT wilayah kelurahan setempat serta 7 orang tenaga pengelola data dan peta,” terang Kiki.
Dikatakan, Kelurahan Kenanga merupakan wilayah pertama di tahun 2025 di wilayah Kecamatan Cipondoh, yang akan dilakukan Verifikasi PBB-P2.
Wilayah Kelurahan Kenanga sendiri terdiri dari 5 Blok PBB-P2, dengan rincian yang perlu dilakukan verifikasi PBB-P2 meliputi 1.919 Nomor Objek Pajak (NOP) objek bumi beserta bangunan, 42 NOP kavling siap bangun, 2.000 NOP Tanah kosong, 724 NOP Fasilitas Umum. Total 5.500 NOP PBB-P2 yang perlu dilakukan verifikasi PBB-P2.
“Pekerjaan verifikasi PBB-P2 di wilayah Kelurahan Kenanga direncanakan dilakukan selama 15 hari kerja terhadap 5.500 NOP PBB-P2 tersebut,” ujar Kiki.
Ia berharap, para pendamping dari pengurus RT/RW yang ditugaskan dari Kelurahan Kenanga, diharapkan mampu mendampingi para Surveyor Lapangan Verifikasi PBB-P2 di lapangan. Juga turut memperkenalkan para surveyor lapangan kepada para warga dan mensosialisasikan kegiatan verifikasi PBB-P2 ini kepada warga setempat.
“Kegiatan ini tidak dipungut biaya kepada masyarakat. Kepada para Surveyor Lapangan Verifikasi PBB-P2, diharapkan menghitung luas bumi atau bangunan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan,” tambah Kiki.
“Adapun kategori yang dihasilkan dari kegiatan verifikasi PBB-P2 adalah perubahan luas bumi, luas bangunan, luas bumi dan bangunan serta, perubahan alamat NOP serta kesesuaian,” tandas Kiki. (ADV)
Discussion about this post