CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan blusukan ke sejumlah fasilitas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Hasilnya banyak temuan di lapangan yang menjadi catatan pihaknya.
“Jadi hari ini kunjungan saya dimulai dari SMP Negeri 1 karena disitu saya sebagai pembina upacara sekalian silaturahmi dengan dewan guru karena ada beberapa aspirasi dari dewan guru yang menjadi catatan terutama dalam menghadapi PPDB 2025. Ya kita minta agar dinas pendidikan bisa mentaati regulasi, bahwa kalau kesepakatannya 5 kelas ya 5 kelas dan beberapa catatan lainnya,” kata Rizki kepada BANPOS, Senin (3/2).
Baca Juga
Kemudian selanjutnya ian langsung menuju ke UPT Pasar Kranggot.
“Karena di Kranggot itu banyak fasilitas pedagang yang memang memprihatinkan dan terutama di los iklan dan juga daging dan beberapa lainnya itu minta tolong diperbaiki dan juga adanya beberapa oknum yang memang melakukan retribusi diluar perundang-undangan yang harus ditindak,” paparnya.
Kemudian setelah itu ia ke Kecamatan Jombang dan RSUD Cilegon.
“Melihat pelayanan di kecamatan kemudian saya memberikan catatan-catatan kepada camat terutama dalam pelayanan KK dan juga KTP dan selanjutnya RSUD ada beberapa catatan terutama berkaitan dengan fasilitas poliklinik dan juga jadwal poliklinik dimana jadwal poliklinik sampai dengan hari Jumat sedangkan poli umum sampai hari Sabtu dan kita minta coba tolong dokter-doker yang spesialis lebih di optimalkan kembali,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon Andriyanti mengakui saat ini kondisi Pasar Kranggot memprihatinkan dan harus direvitalisasi.
“Yang jadi perhatian yaitu saat hujan banjir ada beberapa titik-titik. Faktornya gorong-gorong yang banyak sampah, airnya itu tidak ngalir dan menggenangi jalan-jalan akhirnya sampai di terminal bongkar muat yang ada di belakang pasar,” tuturnya.
Andriyanti mengungkapkan untuk merevitalisasi Pasar Kranggot membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar.
“Beliau (Ketua DPRD) akan membantu mengusahakan mendapatkan bantuan dari Kementrian PUPR,” katanya.
Selain itu, kondisi Kantor UPTD Pasar Kranggot juga memprihatinkan yaitu ruangan plafonnya bocor, ruangan yang disekat-sekat seperti bukan kantor permanen. “Sudah ngga pantas menjadi kantor upt apalagi sering mendapatkan kunjungan dari pusat,” tuturnya.
“Beliau (Ketua DPRD) mendorong kedepannya ingin diusulkan kembali di anggaran apbd, beliau juga mengusulkan pemeliharaan di anggaran perubahan,” tandasnya. (LUK)
Discussion about this post