Baca Juga
SERANG,BANPOS-Dalam upaya memperbaiki pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Serang, PATTIRO Banten bersama PD Aisyiyah mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Serang. Kegiatan yang didukung oleh Merck Family Foundation dalam Program KATALIS ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Haryadi, membuka acara dengan menyampaikan terima kasih kepada PATTIRO Banten dan PD Aisyiyah atas inisiatif mereka dalam kegiatan berbasis masyarakat.
“DPMD siap untuk berdiskusi dan menanggapi aspirasi yang disampaikan selama audiensi, serta berkomitmen untuk mengupayakan realisasi aspirasi rakyat,” ujar Haryadi, Jumat (22/12/2023).
Menanggapi permasalahan ibu hamil dan infrastruktur desa, ia menyarankan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan penanganan oleh tenaga kesehatan. Anggaran terkait masalah ini adalah ranah lembaga pemasyarakatan desa dan kepala desa, dan perlunya perencanaan yang matang agar anggaran bisa digunakan dengan efektif.
Program Manager PATTIRO Banten, Amin Rohani, menjelaskan bahwa Program KATALIS, yang saat ini dijalankan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi di perkampungan dan perkotaan.
“Audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi dari DPMD terkait hasil temuan lapangan mengenai perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, setelah melakukan audiensi sebelumnya ke desa dan puskesmas,” ujar Amin.
Bidan Desa Mekarsari, Ilfah Tazkiyah, menyampaikan beberapa rekomendasi terkait masalah yang dihadapi, seperti pelayanan dan penanganan ibu hamil yang masih dilakukan oleh paraji.
“Masih ada kesulitan dalam imunisasi anak, dan perlunya pendampingan calon pengantin untuk mencegah kehamilan dini,” terang Ilfah.
Ia juga menyoroti ketakutan ibu hamil terhadap rujukan ke rumah sakit, akses jalan dan jembatan yang tidak layak, kebutuhan ambulan desa, dan pentingnya kesadaran mengenai BPJS.
Lurah Mekarsari, Nahudi, mengeluhkan pengajuan yang tidak direspon dan kendala terkait jembatan yang bukan wewenangnya.
“Jembatan yang menghubungkan ke sarana kesehatan mulai rapuh dan sering menimbulkan korban, perlunya koordinasi dengan PU mengenai kewenangan jalan,” ujarnya.(MPD/PBN)
Discussion about this post