SERANG, BANPOS – Bantuan keuangan (Bankeu) delapan kabupaten/kota dari Pemprov Banten mengalami kenaikan hampir 90 persen. Angka tersebut nantinya akan dibagikan kepada masing-masing daerah dengan angka berbeda-beda.
Dokumen pada Rancangan APBD Banten tahun 2024 yang sudah diserahkan pemprov ke DPRD Banten besaran Bankeu di slot sebesar Rp291,42 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dari Bankeu berjalan yakni,
tahun 2023 dianggarkan tidak lebih dari Rp200 miliar, atau tepatnya di angka Rp199,28 miliar.
Baca Juga
Ketua Komisi III DPRD Banten yang juga Anggota Badan Anggaran (Banang), M Faizal dihubungi melalui telpon genggamnya, Selasa (31/10) membenarkan jika untuk Bankeu pemprov kepada seluruh kabupaten/kota
se-Banten 2024 lebih besar ditimbang tahun 2023. “Iya,” kata Faizal saat ditanya mengenai Bankeu Kabupaten/Kota pada rancangan APBD 2024.
Ia menjelaskan, besarnya Bankeu di tahun 2024 tersebut dikarenakan banyak infrastruktur dan kebutuhan masyarakat masih sangat diperlukan.
“Itu kan untuk layanan dasar. Jadi menurut saya, kalau bisa ditambah lagi. Kalau memang kemampuan keuangan di kita (Pemprov Banten) sangat memungkinkan, saya setuju ditambah,” katanya.
Namun kata dia, rancangan Bankeu Rp291,42 miliar yang telah dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Banggar, akan diberikan, tidak merata.
“Angka persisnya, nanti kita lihat lagi. Yang jelas setiap kabupaten/kota itu kebutuhan dan keperluannya berbeda-beda. Jadi angkanya tidak semua sama di kabupaten/kota,” ujarnya.
Faizal mengungkapkan, kenaikan Bankeu dari 2023 ke 2024 juga masih dianggap wajar. Dan akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi (LPE) serta indek pembangunan masyarakat (IPM) “Imbas dari pemenuhan dan melengkapi layanan dasar ini berpengaruh pada LPE. Ini merupakan suatu indikator ekonomi makro yang
menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang,” ungkapnya.
Untuk IPM, lanjut Faizal, mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.
“Jadi program di kabupaten/kota ini dapat menunjang percepatan pembangunan dan pemenuhan dasar masyarakat kepada provinsi. begitupun provinsi, untuk melihat capaian secara nasional nantinya,”
pungkasnya.
Wakil Ketua TAPD yang juga Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti saat dihubungi melalui pesan tertulisnya mengenai Bankeu Kabupaten/Kota pada RAPBD 2024, hingga berita ini diturunkan belum
membalas.(RUS/ENK)
Discussion about this post