CILEGON, BANPOS – Pengurus DPW Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat (APBMI) Provinsi Banten resmi dilantik, Selasa (26/9). Sebagian besar pengurus diisi oleh kalangan milenial.
Ketua DPW APBMI Provinsi Banten, Alawi Mahmud mengatakan, bahwa sebagian besar pengurus periode keduanya tersebut diisi oleh kalangan milenial. Setelah pelantikan, kata Alawi dilanjutkan dengan rapat kerja wilayah untuk menjalankan sejumlah program-program selama 5 tahun ke depan.
“Mayoritas kalangan milenial yang juga tidak kalah produktifnya dalam hal memberikan gagasan-gagasan untuk kemudian kita aplikasikan dalam program kerja APBMI. Saya rasa ini bagian-bagian yang yang penting buat kita ke depan dan kita akan mengemas berbagai program peningkatan penataan sistem di dalam APBMI,” kata Alawi usai pelantikan, Selasa (26/9).
Kemudian Alawi menyebutkan dalam Rakerwil APBMI Provinsi Banten akan membahas tentang percepatan dan program pemerintah berkaitan dengan rencana induk Pelabuhan.
Bahkan ia juga menyatakan Kota Cilegon merupakan kota potensial dalam kawasan ekonomi khusus di wilayah Banten. Hal tersebut dikarenakan Kota Cilegon merupakan kota pintu gerbang perekonomian dari luar pulau Jawa.
“Kemudian berikutnya adalah bahwa pemerintah juga memiliki program kawasan ekonomi khusus di wilayah Banten maka tentu Kota Cilegon menjadi pilihan utama untuk menjadikan sebagai kawasan ekonomi khusus,” kata Alawi.
“Pertimbangannya adalah bahwa Cilegon kalau tidak mau, suka tidak suka faktanya menjadi kota pintu gerbang ekonomi baik yang datang lintas Pulau ataupun dari barang-barang impor sekalipun ada di wilayah Banten sejalan juga dengan tubuh pembangunan industri di wilayah Banten,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APBMI, Joswandi Kristanto menyampaikan pesan dan harapan kepada seluruh anggota APBMI Banten. Joswandi meminta, APBMI Banten jika nanti kembali dipimpin oleh Alawi dapat meningkatkan kerja sama dengan BUP di Banten. Peningkatan itu penting dilakukan agar asosiasi dapat mengendalikan anggotanya dalam menjalin kerja sama dengan BUP.
“Saya berharap dengan kepemimpinan dua kali pak Alawi bisa bersinergi dengan semua stakeholder dan mengikuti peraturan yang ada. Harus ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan badan usaha pelabuhan yang terkait konsesi. Kami juga akan MOU dengan KBS (BUP Krakatau Bandar Samudera). Kemudian buat PKS, sehingga anggota legal dan tidak liar. Itu harapan kami,” terangnya.
Menurut Joswandi, kerja sama harus tetap terus dijalin karena usaha perusahaan bongkar muat di Banten memiliki potensi yang besar. “Disini kan banyak sumber (potensi). Disini kan banyak pabrik, yang membutuhkan bahan baku. Ya itulah pekerjaan perusahan bongkar muat,” paparnya
Turut hadir dalam acara tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua Kadin Kota Cilegon Sahruji, Anggota DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra, Direktur Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto, Direktur Krakatau Bandar Samudera Anton Firdaus, Kepala KSOP Kelas I Banten Brigjen Pol Capt Hermanta.(LUK/pbn)
Discussion about this post