SERANG, BANPOS – Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa menilai kacaunya pelaksanaan PPDB tahun ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas daya tampung yang dimiliki oleh SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten.
Hal itu terlihat dari sekitar 230 ribu lulusan SMP tahun ini, ada sekitar 150 ribu orang calon peserta didik yang berminat untuk mendaftarkan diri bersekolah di SMA/SMK Negeri.
Baca Juga
Namun, tingginya minat tersebut tidak turut diimbangi oleh daya tampung yang hanya berkisar di angka 35 persen, atau sekitar 80 ribu orang.
Oleh sebab itu, demi mendapat satu tempat di sekolah negeri yang dituju, maka para orang tua pun terpaksa melakukan hal apapun, termasuk melakukan tindak praktik kecurangan.
“Terlihat antusiasme masyarakat, orang tua untuk mendaftarkan anaknya kepada sekolah negeri cukup besar. Terbukti dengan yang jumlah pendaftar ke sekolah negeri itu ada kura lebih 150 ribu yang mendaftar di sekolah negeri tadi,” kata Yeremia Mendrofa kepada BANPOS saat ditemui di ruangannya pada Selasa (1/8).
Ada banyak alasan mengapa sekolah negeri lebih banyak diminati oleh masyarakat ketimbang sekolah swasta. Selain karena gratis atau paling tidak ringan dalam biayanya, menurut Yeremia, juga karena pandangan masyarakat yang menganggap bahwa sekolah negeri jauh lebih memiliki kualitas ketimbang sekolah swasta.
“Ada beberapa faktor yang menimbulkan antusiasme ini yang pertama adalah sekolah ke negeri itu kan gratis, tidak berbayar khususnya tidak membayar SPP dan uang masuk segala macam,”
“Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ada semacam pandangan ketika menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, itu artinya bahwa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih bagus dibanding dengan sekolah swasta. Oleh karena itu, maka munculah berbagai macam problematika terkait dengan PPDB,” jelasnya.
Melihat dua faktor penyebab permasalahan tersebut, Yeremia mengatakan bahwa pihaknya akan membawa permasalahan itu dalam rapat evaluasi nanti.
Khusus berkaitan dengan masalah daya tampung, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu pun akan mengupayakan optimalisasi daya tampung bagi kategori afirmasi.
Harapannya, semakin besar daya tampung yang diberikan, maka semakin besar pula peluang masyarakat kurang mampu untuk bersekolah di sekolah negeri.
“Mungkin yang perlu dievaluasi, yang perlu dilihat ke depan adalah berkaitan dengan jumlah kuotanya itu sendiri. Komisi V akan mendorong (optimalisasi) jalur afirmasi yang kemarin baru 15 persen, kami dorong supaya meningkat sampai 25 persen,”
“Sehingga masyarakat yang tidak mampu punya peluang besar untuk masuk ke sekolah negeri. Nah kita berharap ini bagian koreksi ke depan supaya kuota afirmasi ini semakin diperbanyak lagi,” tandasnya.
Di samping mendorong adanya penambahan jumlah kuota jalur afirmasi dan juga penambahan jumlah ruang baru serta unit sekolah baru, Ketua Komisi V itu pun juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar bisa berkolaborasi dengan sekolah swasta melalui program pemberian subsidi.
“Yang perlu harus dipikirkan oleh Dinas Pendidikan dan juga Pemprov Banten adalah bagaimana berkolaborasi dengan swasta. Dengan misalnya mensubsidi anak yang tidak mampu, yang tidak tertampung di sekolah negeri kemudian disubsidi lah masuk ke swasta,” tandasnya. (MG-01/AZM)
Discussion about this post