JAWA TENGAH, BANPOS – Untuk menyerap aspirasi langsung dari warga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngopi bareng masyarakat di Kantor Kepala Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada Selasa (11/7) malam.
Masyarakat yang hadir terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari ASN Pemkab Sukoharjo, jajaran forkopimda Kabupaten Sukoharjo, pelajar dan mahasiswa hingga masyarakat umum. Mereka tampak antusias untuk berdialog dengan orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
Baca Juga
“Setiap kita ngopi bareng dengan warga pasti banyak keluar persoalannya. Kita titipkan soal penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting,” ujar Ganjar di lokasi.
Pada kesempatan itu, Ganjar fokus menekankan ke masyarakat ihwal pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di Kabupaten Sukoharjo.
Meski capaian pengentasan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Sukoharjo cukup baik, Ganjar terus mengupayakan penurunannya agar kesejahteraan warga bisa meningkat.
Adapun jumlah penduduk miskin di Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 7,68 persen atau sebanyak 68,89 ribu penduduk. Lalu tahun 2021, penduduk miskin naik akibat terpaan pandemi Covid-19 sebesar 8,23 persen atau 73 ribu penduduk.
Dengan upaya yang digencarkan Ganjar untuk terus menekan angka kemiskinan pasca pandemi, pada tahun 2022 penduduk miskin di Sukoharjo pun menurun menjadi 68,62 ribu penduduk atau sekitar 7,61 persen.
“Angka stunting di Kabupaten Sukoharjo ini bagus sekali dan cukup berprestasi. Kemiskinan ekstremnya juga mengalami penurunan cukup bagus, jadi saya optimis kalau di sini,” kata Ganjar.
Tak hanya itu, capaian tersebut menjadikan Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Solo Raya dan urutan nomor delapan terendah se-Jawa Tengah.
Bahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo terbaik untuk kategori kabupaten se-Jawa Tengah dengan angka 77,
Lebih lanjut, pada saat berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi secara langsung, Ganjar juga mendapatkan aduan-aduan terkait banyak hal. Antara lain tentang persebaran sekolah negeri yang masih sedikit, serta permasalahan sistem zonasi.
“Muncul tadi umpama persebaran sekolah, masih kurang sehingga banyak akses-akses dari warga yang dengan sistem zonasi tidak bisa tertampung. Ini PR kita untuk membuat rombel baru atau membuat sekolah baru atau mengonversi beberapa sekolah,” jelas Ganjar.
Ganjar juga mendapati aduan dari warga mengenai hal lain, seperti pengelolaan sungai yang sering tersumbat sampah dan mengakibatkan banjir, soal air bersih, jembatan rusak dan jalan rusak.
Bahkan, Ganjar juga dikeluhkan salah satu kepala desa (kades) yang mengaku tidak memiliki kantor desa lantaran tidak memiliki biaya untuk membangun.
Ganjar pun langsung menanggapi keluhan kades tersebut dengan menyebutkan bakal menggelontorkan bantuan untuk pembangunan kantor kepala desa.
Dengan catatan, kepala desa harus memiliki inovasi program dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di wilayahnya.
“Satu dua juga keluar soal sampah, air, jembatan rusak atau soal kantor kepala desa yang tidak bisa diperbaiki karena tidak ada anggaran. Maka tadi terjawab, provinsi menyediakan tapi harus ada izin khusus,” tutur Ganjar.(RMID)
Discussion about this post