Banten Pos
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
No Result
View All Result
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

DP3AKB Anggarkan Rp300 Juta untuk Stunting

by Gina Maslahat
Juli 4, 2023
in KESEHATAN

SERANG, BANPOS – Dalam upaya mengurangi angka stunting di Kota Serang, Pemkot Serang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) anggarkan dana untuk pencegahan stunting sebesar Rp300 juta pada tahun 2023.

Kepala DP3AKB Kota Serang, Anthon Gunawan mengatakan, pihaknya saat ini mendapatkan anggaran untuk pencegahan stunting melalui APBD Kota Serang sebesar Rp300 juta saja.

Baca Juga

Lulu Jamaludin Raih Ekbispar Award 2026, Dinobatkan Jadi Jurnalis Peduli Sosial Kemasyarakatan

Maret 7, 2026

Gubernur Tegaskan Randis Dilarang Dipakai untuk Mudik

Maret 7, 2026

Warga Serang Bayar Pajak Diganjar Hampers Lebaran dari Samsat Kota Serang

Maret 7, 2026

Intervensi Kerentanan Pangan, Pemprov Banten Salurkan Bantuan Beras dan Ayam untuk Ribuan Keluarga

Maret 6, 2026

“Untuk pencegahan stunting DP3AKB dari APBD kurang lebih Rp300 juta. Untuk saat ini dengan APBD Kota Serang yang terbatas saya rasa itu cukup ideal,” katanya, minggu (2/7).

Dari anggaran Rp300 juta tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk pencegahan stunting yang berbentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) saja, namun juga terbagi untuk honor Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

“Kalo dikita itu pembinaan, terus hampir setengahnya itu untuk honor, Rp112 juta honor untuk ke BKB dan BKR. Jadi yang angka KIE-nya itu ada diangka Rp 170 juta tersebar ke seluruh 6 kecamatan,” ucapnya.

Selain itu, Anthon menyampaikan, dalam upaya pencegahan stunting, seharusnya dilakukan sedari hendak menikah, hingga memiliki anak usia 2 tahun.

“Stunting ini sejak mau nikah, sejak hamil, sampai menyusui usia 2 tahun, itu kita sudah berjalan,” katanya

Sebelumnya, pada tahun 2019 angka stunting di Kota Serang sebesar mencapai 38,6 persen, kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 23,4 persen. Akan tetapi, di tahun 2022 kembali terjadi kenaikan sebesar 23,8 persen.

“Kalo lihat jumlah stunting kan turun ya, tapi kalo kenaikan itu kan Prevalensi (jumlah permasalahan stunting pada waktu tertentu), bukan melihat jumlah bayi naik turunnya,” ujarnya

Dirinya juga menyampaikan, dalam melihat terkait naik turunnya hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah kunjungan masyarakat yang memiliki anak ke Posyandu

“Pertama Posyandu, terus sejauh mana kunjungan ke Posyandu. Kunjungan ke Posyandu ini kalo dilihat jumlah seharusnya yang datang banyak, banyak juga yang malas datang ke Posyandu,” katanya.

Ia juga menerangkan, dalam hal ini, masih banyak masyarakat Kota Serang yang tidak rutin atau bahkan belum mengunjungi Posyandu di daerahnya masing-masing.

“Ini perlu kita dorong terus. Jadi perhitungan itu salah satunya kesadaran untuk datang ke Posyandunya kecil, sehingga prevalensinya cukup tinggi. Jadi sebenarnya kalo melihat bayi stunting turun jauh, harusnya Prevalensi mengikuti. Itu tadi yang survey ini kan beda-beda, mungkin tim A ini melihat dari sisi ini begini, tim yang lain melihat Kota Serang begini,” terangnya.

Sebelumnya, Walikota Serang Syafrudin mengungkapkan, penyebab stunting di Kota Serang tersebut ada dari berbagai faktor, tidak hanya dari makanan saja.

“Penyebab stunting itu bukan hanya karena makanan saja, tapi ada lingkungan, sanitasi, drainase, kekumuhan, air bersih dan sebagainya,” ungkapnya.

Syafrudin juga menyampaikan, adapun anggaran penanganan stunting Kota Serang di tahun 2023 sebanyak Rp45 miliar untuk seluruh OPD hingga tingkat kelurahan.

“Dianggarkan untuk penanganan stunting itu sebesar Rp45 miliar untuk semua OPD sampai tingkat kelurahan di tahun 2023,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syafrudin berharap, di tahun 2023 seiring akan berakhirnya masa jabatannya di bulan desember 2023, angka stunting di Kota Serang dapat menurun.

“Mudah-mudahan di tahun 2023 ini banyak penurunan karena standar pemerintah itu diangka 24 persen, tapi sebenarnya kita sudah di bawah itu. Kemudian semua OPD bertanggung jawab, karena tidak hanya Dinas Kesehatan saja,” tandasnya (CR-01/AZM)

ShareTweetSend

Berita Terkait

PERISTIWA

Lulu Jamaludin Raih Ekbispar Award 2026, Dinobatkan Jadi Jurnalis Peduli Sosial Kemasyarakatan

Maret 7, 2026
PEMERINTAHAN

Gubernur Tegaskan Randis Dilarang Dipakai untuk Mudik

Maret 7, 2026
PEMERINTAHAN

Warga Serang Bayar Pajak Diganjar Hampers Lebaran dari Samsat Kota Serang

Maret 7, 2026
PEMERINTAHAN

Intervensi Kerentanan Pangan, Pemprov Banten Salurkan Bantuan Beras dan Ayam untuk Ribuan Keluarga

Maret 6, 2026
PEMERINTAHAN

Disnakertrans Pandeglang Bakal Tindaklanjuti Aduan Pekerja Gudang PT Gudang Wings Labuan

Maret 5, 2026
EKONOMI

Muji Rohman Optimis Industri Sawah Luhur Pangkas Pengangguran

Maret 5, 2026
Next Post
Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, saat memimpin apel pagi di Puspemkot Tangerang Selatan.

ASN Jangan ‘Picky’ Pengabdian

Discussion about this post

Banten Pos

© 2025 Banten Pos - Inspirasi dan Semangat Baru Banten.

Navigasi

  • Redaksi
  • PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
  • PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL
  • BANTEN POS HARI INI

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL

© 2025 Banten Pos - Inspirasi dan Semangat Baru Banten.

BANPOS
BANPOS App
Lebih cepat & mudah diakses
Unduh