Siapa sih yang tidak kenal bu Risma? Wanita yang bernama lengkap Tri Rismaharini ini terkenal saat menjabat sebagai Walikota Surabaya, tidak tanggung-tanggung, dua periode Risma pimpin kota dengan simbol Hiu dan Buaya tersebut. Pada masa kepemimpinannya, Bu Risma telah mencapai berbagai prestasi gemilang dalam bidang tata kelola sampah dan pembangunan infrastruktur. Karena prestasinya yang luar biasa, banyak yang menganggap Bu Risma memiliki kemampuan yang sangat baik, bahkan setara dengan seorang menteri.
Meskipun telah meraih ratusan penghargaan yang layak diperhitungkan, masyarakat terkadang lebih mengingat gaya kepemimpinan Bu Risma yang sering dianggap mirip dengan Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan tanpa ragu untuk menunjukkan kemarahannya terkadang mencuri perhatian.
Salah satu contoh gaya kepemimpinan tersebut terjadi saat Bu Risma mengunjungi Kabupaten Pandeglang, salah satu kabupaten miskin di Banten. Sebagai Menteri Sosial, ia hadir untuk memberikan penghargaan kepada APH yang dianggap berhasil mengungkap kasus perdagangan orang (TPPO). Saat itu, Bu Risma turut melihat langsung pelaku TPPO yang baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian.
Seperti yang kita ketahui, Bu Risma akhirnya marah kepada pelaku TPPO tersebut dan meminta agar hukumannya sangat berat, karena dianggap tidak menunjukkan penyesalan. Namun, sayangnya pada hari yang sama, terjadi aksi protes masyarakat terkait dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Pandeglang. Hal ini sepertinya tidak diketahui oleh Bu Risma, sehingga ia tidak sempat mengomeli pelaku yang diduga terlibat dalam pemotongan bantuan tersebut.
Bantuan PKH dan kasus TPPO pada dasarnya memiliki akar permasalahan yang sama, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Orang-orang tergoda oleh iming-iming gaji tinggi meskipun harus bekerja di luar negeri, karena di daerah mereka tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai. Namun, program-program pemerintah yang seharusnya membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan masih belum berhasil, bahkan diduga menjadi sarana penyalahgunaan bagi oknum yang memanfaatkan kondisi kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis pada bulan Agustus 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang, angka kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan selama tahun 2022. Namun, angka pengangguran justru mengalami peningkatan. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang mencapai 114.650 jiwa atau sekitar 9,32 persen dari total penduduk. Sementara itu, angka pengangguran meningkat menjadi 9,24 persen atau sebanyak 50.910 orang. Melihat kondisi ini, seharusnya Bu Risma dapat menyalahkan pihak yang bertanggung jawab atas penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran di masyarakat, bukan hanya pelaku TPPO saja.
Dalam menghadapi tantangan kemiskinan dan pengangguran, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak dalam merancang dan melaksanakan program-program yang efektif guna mengatasi masalah ini.
Selain itu, transparansi dan pengawasan yang ketat juga dibutuhkan agar program-program bantuan sosial dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Saya harap, suatu saat nanti Bu Risma berani untuk marah-marah ke pemegang kebijakan, karena lalai untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Discussion about this post