CILEGON, BANPOS – Dalam rangka penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) di Kota Cilegon dalam mengintegrasikan dan melakukan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon menggelar kegiatan Penguatan KKB tingkat Kota Cilegon tahun 2023 di Aula Diskominfo Kota Cilegon, Kamis (15/6).
Kapala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan KB pada DP3AP2KB Kota Cilegon Wawan Ihwani mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), keluarga dan masyarakat dengan KKB di Kota Cilegon.
Diketahui di Kota Cilegon sekarang sudah ada 13 KKB yang dibentuk dan sekarang dilakukan penguatan, sehingga tugas dan fungsinya bisa berjalan maksimal.
“KKB menjadi konsep percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
“Sehingga di harapkan dapat menghasilkan keluarga berkualitas dengan karakteristik keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan Kota Cilegon secara luas,” tambahnya.
Disisi lain, papar Wawan, KKB merupakan inovasi strategis dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program kependudukan dan keluarga bangga kencana. Kata Wawan ini harus dilakukan secara utuh di lini lapangan yang bersinergi dengan berbagai instansi atau OPD terkait.
“Paling penting dari itu semua adalah adanya komitmen dari para kepala opd dan instansi terkait untuk menjalankan semua program pembangunan yang ada di KKB,” jelasnya.
Lebih lanjut Wawan menegaskan, para KKB tersebut juga diharapkan memiliki data-data potensi kampung atau lingkungan harus ada terekspos dengan jelas dan nyata.
“Baik menyangkut data kependudukan, potensi keluarga kurang mampu, data balita, data anak usia sekolah, data usia remaja, data umkm unggulan,” terangnya.
Dikatakan Wawan seperti data stunting, data terpadu kesejahteraan sosial, data keluarga yang tidak berpenghasilan tetap dan data-data lain yang mencerminkan kondisi lingkungan tersebut.
Kemudian Wawan menyatakan, pihaknya juga meminta tidak hanya pemerintah. Namun, pemangku kepentingan lainnya seperti pengusaha, industri dan swasta juga bisa terlibat.
“Kami harap bisa terlibat dalam memperkuat keberadaan KKB di kelurahan,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Fungsional Ahli Madya pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, Ubang Sobari, mengapresiasi upaya Pemkot Cilegon dalam membangun KKB.
Terbukti, dari keterlibatan semua pihak baik instansi Pemkot Cilegon maupun lintas sektoral yang ada di Cilegon.
“Sehingga, mampu secara bahu membahu menyejahterakan masyarakat, merubah mental, sikap dan perubahan perilaku dari tidak mau menjadi mau dan dari tidak tahu menjadi tahu,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan pada BAZNAS Kota Cilegon, Bambang Widyatmoko mengaku untuk mendukung program KKB itu dalam setahun pihaknya menggelontorkan anggaran senilai Rp83 juta.
Anggaran yang telah digelontorkan itu lanjut Bambang digunakan untuk membeli kebutuhan makanan untuk anak stunting di enam kelurahan di Kota Cilegon.
Bambang berharap, melalui bantuan anggaran itu mampu membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam menurunkan angka stunting di Kota Cilegon.
Seperti Diketahui, 13 KKB yang ada di Kota Cilegon yaitu KKB Teratai, Kelurahan Karang Asem, KKB Kosambi, Kelurahan Panggung Rawi, KKB Melati, Kelurahan Rawa Arum, KKB Wijaya Kusuma, Kelurahan Taman Sari, KKB Asafa, Kelurahan Tegal Bunder, KKB Raudhatunnisa, Kelurahan Bagendung.
Selanjutnya ada KKB Tulip, Kelurahan Cikerai, KKB Rampai, Kelurahan Deringo, KKB Lumba-Lumba, Kelurahan Kepuh, KKB Sakura, Kelurahan Gerem, KKB Kemangi, Kelurahan Kota Bumi, KKB Kelurahan Banjar Negara dan KKB Kelurahan Sukmajaya. (LUK)
Discussion about this post