SERANG, BANPOS – Sebagai salah satu langkah strategis untuk mendorong integrasi dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) yang inklusif dan efisien di Provinsi Banten, Bank Indonesia, Pemda Banten dalam wadah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) beserta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bersinergi menyelenggarakan regional event Digiwara Fun Festival pada Sabtu (20/3).
Kegiatan tersebut mengangkat tema ‘Sinergi Dan Inovasi Untuk Ekonomi Banten Go Digital’, yang juga merupakan pre-event dari perhelatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023.
FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan implementasi berbagai inisiatif pengembangan dan perluasan EKD untuk mengakselerasi transformasi digital menuju Indonesia Maju.
Pada main event Digiwara Fun Festival, dilaksanakan juga seremonial launching Calendar of Event (COE) Pariwisata Provinsi Banten 2023, launching QRIS Dinamis dan virtual account pajak dan retribusi Kabupaten Serang, serta grand launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) QRIS Provinsi Banten dan mobile banking Bank Banten.
Seremonial tersebut dihadiri langsung oleh Anggota Komisi XI DPR-RI, Marinus Gea, Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat.
Mereka juga turut mengikuti seremonial launching kick off KKPD QRIS Prov Banten, dan grand launching mobile banking Bank Banten.
Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat, yang juga merupakan Wakil Ketua TP2DD sekaligus host dari Digiwara Fun Fest, dalam pembukaan acara menyampaikan kinerja perluasan ekosistem EKD yang semakin membaik di Provinsi Banten.
Ia menyebut, dari sisi ritel, akseptasi dan penggunaan QRIS terus menunjukkan peningkatan pesat.
“Sepanjang 2022, tercatat nominal transaksi via QRIS sebesar Rp2,5 triliun meningkat 281,7 persen (YoY) dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp659,3 miliar,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa volume transaksi via QRIS juga tumbuh signifikan.
Pihaknya terus berkomitmen dalam mendukung sinergi dan upaya bersama dalam mengakselerasi perluasan digitalisasi ekonomi dan keuangan di Banten melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi Sistem Pembayaran.
“Hal tersebut seiring dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya korelasi EKD dengan PDB Nasional. Diperkirakan ekosistem EKD menyumbang 0,4 persen kepada pertumbuhan ekonomi nasional sehubungan dengan velocity of money imbas digitalisasi Sistem Pembayaran, sehingga selain vaksinasi, kesiapan infrastruktur pendukung EKD juga menjadi game changer dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin baik dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Ia mengatakan bahwa Pemprov Banten juga mendukung penuh upaya percepatan digitalisasi sistem pembayaran yang ada di Provinsi Banten.
“Arus digitalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari seiring disrupsi teknologi digital yang kian pesat sehingga seluruh masyarakat harus beradaptasi untuk dapat memanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa upaya percepatan digitalisasi saat ini juga sudah sejalan dengan arah birokrasi di Banten yang lebih berdampak yaitu birokrasi pemerintahan dengan berbagai kemudahan untuk tujuan bersama yang memanfaatkan teknologi digital.
“Pemda Banten juga berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan Presiden untuk mendorong UMKM yang naik kelas, mengkolaborasikan UMKM dengan industri besar, dan digitalisasi UMKM, sehingga akan berkontribusi dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di daerah,” tandasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Marinus Gea, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat dalam menghadapi arus digitalisasi.
Dengan adanya digitalisasi, telah memungkinkan masyarakat untuk memiliki kegiatan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Provinsi Banten memiliki potensi yang sangat tinggi untuk digitalisasi, sehubungan dengan capaian Banten sebagai pengguna internet tertinggi di Indonesia dengan tingkat penetrasi sebesar 89,1 persen dari total populasi. Momentum digitalisasi diharapkan dapat direspon dengan baik oleh seluruh stakeholders, baik Pemda maupun sektor riil,” ujarnya.
Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) yang optimal, diyakini dapat mendorong efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi keuangan Pemda sehingga akan meningkatkan confidence level Pemda di perspektif masyarakat.
“Adanya implementasi EKD di berbagai sektor baik Pemerintah dan sektor riil juga diyakini dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Banten yang lebih inklusif dan resilien sehingga semakin berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi domestic,” ucapnya. (MUF)
Discussion about this post