MALANG, BANPOS – BBMKG Wilayah II Tangerang menggelar rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) tahun 2023 yang resmi dibuka oleh Sekeretariat Utama BMKG, Ir. Dwi Budi Sutrisno. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Grand Mercure Hotel Malang selama 4 hari sejak tanggal 14-17 Maret 2023 ini salah satunya membahas perihal kebijakan umum pembangunan BMKG.
Dengan mengusung tema ‘Melalui Rapat Koordinasi Wilayah Tahun 2023 Kita Wujudkan Perencanaan yang Transparan, Responsif dan Akuntabel Menuju BMKG berkelas Dunia’, kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 113 orang yang terdiri dari 42 orang Kepala Stasiun UPT, 1 Orang perwakilan Kepala Stasiun Meteoroologi Soekrano Hatta, 11 orang Pejabat Pemegang Komitmen, 18 orang tim Review dari Biro Perencanaan, 8 orang dari Inspektorat, 9 Orang Tim teknis, 3 orang Protokoler Pimpinan dan Panitia pelaksana sebanyak 20 Orang.
Kepala BBMKG Wilayah II, Hartanto, dalam laporan penyelenggaraan menyampaikan bahwa tujuan dan sasaran pelaksanaan Rakorwil ini adalah sebagai tindak lanjut pembahasan pada Rapat Perencanaan Nasional (Rapernas) 2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2023. Kemudian penyampaian garis besar kebijakan umum pembangunan BMKG tahun 2023.
“Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk penyusunan program dan kegiatan di daerah Tahun Anggaran 2024. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA-SK) 2024 di daerah berdasarkan Pagu Indikatif,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini dihelat dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan 2022-2023 yang diperlukan tindaklanjut Balai Besar Wilayah II dan Kantor Pusat BMKG. Kemudian tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.
“Tersusunnya RKA-SK 2024 per UPT berdasarkan Output dan Jenis Belanja, dengan 3 versi (maksimum, moderat dan minimum) pada Belanja Modal dalam format Satuan-5. Rekapitulasi RKA- SK Tahun Anggaran 2024/ Propinsi/ Balai Besar Wilayah II,” tuturnya.
Rekaspitulasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan perencanaan tahun 2024 juga menjadi tujuan dan dibahas dalam Rakorwil tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno, menyebutkan bahwa hasil Rapat Evaluasi Nasional (Ravalnas) dan Rapat Perencanaan Nasional (Rapernas) Tahun 2023 untuk pelaksanaan APBN BMKG TA 2022, Realisasi/Penyerapan Anggaran adalah 84,33 persen dari pagu Rp2,843 triliun. Kemudian realisasi fisik Pembangunan sebesar 87,34 persen.
“Kami sangat mengapresiasi capaian Kinerja Lembaga terhadap Target Penetapan Kinerja TA 2022 untuk Indikator Kinerja Utama sebesar 107,00 persen,” ujarnya.
Sedangkan untuk hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Tim kemenpan RB tahun 2020 dengan nilai 77,38, disebut lebih baik dari tahun 2019 dengan nilai 77,04. Nilai Tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah tahun 2021 memperoleh nilai 77,76 dengan Predikat BB.
“Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada BMKG menunjukkan hasil yang baik,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Dwi Budi Sutrisno mengimbau untuk lebih memperhatikan dan melakukan peningkatan terkait penilaian ini. Diantaranya dengan melakukan langkah-langkah melakukan percepatan pelaksanaan lelang, teliti dalam mereview dokumen lelang sebelum diumumkan hingga lelang dengan nilai paket lebih besar dari Rp5 miliar tuntas pada Maret 2023.
“Kepada seluruh pejabat dan pegawai BMKG, untuk menuju BMKG berkelas dunia, maka pelaksanaan kinerja BMKG juga harus berkelas dunia dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan harus terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan kinerja yang terbaik serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, akurat dan mudah dipahami,” tandasnya. (MUF)
Discussion about this post