CILEGON, BANPOS – Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menilai Polres dan Kejaksaan di Cilegon lambat dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan tiga pasar di Kota Cilegon. Kekecewaan mahasiswa terhadap dua instansi penegak hukum, itu disampaikan melalui aksi yang digelar di depan Landmark Kota Cilegon, pada Senin (5/12).
Sejumlah mahasiswa membawa spanduk dengan bertulisan “Polres dan Kejari ayo dong bales laporan IMC!”. Sementara spanduk lainnya bertuliskan “IMC akan terus bersuara sampai mafia pembangunan 3 pasar rakyat ditangkap”
Baca Juga
Tidak hanya itu, sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum di Kota Cilegon, para mahasiswa juga membungkam mulutnya dengan lakban, seperti sedang mengibaratkan sesuatu pembungkaman terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Cilegon.
Diketahui data dari lpse.cilegon.go.id pembangunan tiga pasar tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2018, yakni Pasar Cibeber dengan pagu anggaran Rp1,6 miliar, Pasar Citangkil dengan pagu Rp450 juta, dan Pasar Grogol dengan pagu Rp2 miliar. Dari tiga pasar yang dibangun dengan APBD Kota Cilegon itu saat ini kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi dengan baik.
Ketua IMC Hariyanto mengatakan laporan pengaduan (Lapdu) yang dikirimkan pihaknya kepada Polres dan Kejari Cilegon belum menunjukkan tanda-tanda progres yang positif terkait perkembangan kasus tersebut terhitung sejak 24 Oktober 2022 lalu.
“Kami mengirimkan laporan aduan ke Polres Cilegon pada 24 Oktober ke Seksi Umum (Sium), terus dari Sium kita lanjut hari itu juga ke Kejari Cilegon ke Kasi Intel. Sudah berjalan lewat satu bulan lebih akan tetapi kami dari IMC tidak mendapatkan konfirmasi atau informasi terkait perkembangan kasus yang kami adukan,” kata Hariyanto kepada awak media disela aksi.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Polres dan Kejari Cilegon tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Pasalnya, ia meyakini bahwa dalam Lapdu yang dikirimkannya telah memenuhi semua persyaratan.
“Kita sudah melengkapi semua persyaratannya dan beberapa berkas juga yang kita lampirkan di situ terkait anggaran pasar A, B, C itu ada. Sudah dilengkapi tapi belum diinformasikan perkembangannya,” tuturnya.
Pihaknya berharap, APH harus bersikap profesional dan tegas dalam menangani setiap Lapdu yang dikirimkan oleh masyarakat.
“Kami berharap Polres dan Kejari Cilegon serius menindaklanjuti masalah ini, jangan sampai kemudian menganggap remeh aduan dari masyarakat, mahasiswa. Polres dan Kejari Cilegon harus tegas,” ujarnya.
“Kita pengen tahu kasusnya sudah sampai tahap mana. Keinginan kami sesegera mungkin kasus ini diselesaikan dan segera tangkap mafia pembangunan pasar rakyat yang mangkrak ini,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Cilegon Atik Ariyosa membenarkan adanya aduan terkait tiga pasar tersebut.
“Terkait pengaduan tiga pasar itu memang benar, Kejari mendalami laporan tersebut. Kita hanya mendalami dua pasar yakni Grogol dan Citangkil. Sedangkan untuk laporan pasar yang di Cibeber itu pernah ditangani Kejari pada tahun 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan yang dibantu Inspektorat Cilegon,” kata Ari sapaan akrabnya saat dikonfirmasi BANPOS melalui sambungan telepon.
Kemudian dijelaskan Ari, untuk temuan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Cibeber oleh tim inspektorat pada waktu itu telah dilakukan pembayaran ke kas daerah.
“Sedangkan untuk Citangkil dan Grogol saat ini masih dilakukan pendalaman dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak baik itu dari pihak dinas maupun penyedia. Sekitar dua bulan lalu sudah kita sudah minta klarifikasi,” tandasnya.(LUK/PBN)
Discussion about this post