SERANG, BANPOS – Adanya informasi kehadiran Menteri PUPR dalam kegiatan groundbreaking seksi III tol Serang Panimbang disikapi oleh sejumlah warga Desa Catang, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dengan menggelar aksi bentang spanduk di jalan tol Serang-Panimbang (Serpan). Diketahui, warga tersebut telah beberapa kali menyampaikan gugatan akan pembangunan tol Serpan tersebut.
Aksi ini merupakan bentuk kekesalan lantaran ganti rugi tidak kunjung dibayarkan. Selain itu juga bertujuan untuk meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.
Baca Juga
Berdasarkan video yang diterima BANPOS, terlihat dua orang pemuda yang menggunakan pakaian berwarna hitam dan putih, membentangkan spanduk di atas jalan layang yang berada tepat di depan pintu tol Serpan.
Dalam spanduk itu, warga meminta kepada Jokowi untuk dapat diberikan keadilan atas tanah mereka yang sampai saat ini belum selesai ganti ruginya. Padahal, sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa ganti rugi didasarkan pada hasil putusan pengadilan.
“Sebelumnya sudah ada kesepakatan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum, akan tetapi Kementerian PUPR ingkar janji,” tulis warga pada spanduk yang dibentangkan pada Rabu (3/8).
Kuasa hukum warga Desa Catang, Ridwan Kusnandar, membenarkan bahwa sejumlah kliennya telah melakukan aksi bentang spanduk di sekitar tol Serpan. Namun menurutnya, aksi tersebut bukanlah demonstrasi.
“Enggak, itu bukan demo. Tapi memang saya dikasih tahu bahwa klien saya akan memasang spanduk, dipasangnya di luar pagar,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS melalui sambungan telepon.
Menurutnya, ia sebagai kuasa hukum 11 warga Desa Catang yang sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi sebesar Rp2 miliar, telah menyampaikan surat kepada Kementerian PUPR sejak Juli lalu. Namun sampai saat ini belum juga mendapatkan respon.
“Maka akhirnya mungkin mereka agak kesal. Tapi menurut saya itu bukan demo, hanya memasang spanduk dan memohon bantuan kepada presiden. Karena kan Presiden itu bapak seluruh anak bangsa. Minta tolong bantu sebagai bapak,” ucapnya.
Di sisi lain, pihaknya juga telah menyampaikan surat tertulis kepada Presiden Jokowi, yang dalam suratnya meminta agar Jokowi dapat turun tangan memberikan perlindungan hak kepada kliennya. Sebab yang menjadi permasalahan adalah Kementerian PUPR sampai saat ini enggan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp2 miliar kepada 11 warga Desa Catang.
Padahal menurutnya, warga telah menepati janjinya dengan mempersilakan Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan tol Serpan, meskipun ganti rugi belum dibayarkan. Sebab, hal itu merupakan kesepakatan yang terjadi antara warga dengan Kementerian PUPR, dan dimediasi oleh Pemkab Serang.
“Dimana dalam kesepakatannya, warga mempersilakan pembangunan jalan tol. Kedua, sepakat bahwa ganti rugi yang akan diberikan berdasarkan pada hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, bahwa atas uang konsinyasi yang dititipkan ke pengadilan, boleh diambil oleh pihak yang punya hak, dan uang itu sebagai DP. Karena ganti rugi tetap mengacu pada putusan yang sudah inkrah,” terangnya.
Namun menurutnya, meski sudah ada keputusan pengadilan yang tetap, janji pembayaran ganti rugi tidak kunjung dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya dan warga mempertanyakan dan menagih kepada Kementerian PUPR, terkait dengan kesepakatan tersebut.
“Sampai sekarang masih menunggu jawaban dari PUPR. Nah menteri ini kan bawahan presiden, maka kami langsung memohon kepada pak presiden untuk menolong kami sebagai bapak bangsa. Ini merupakan spontanitas dari warga, karena memang kesal ganti rugi tidak kunjung dibayarkan,” tandasnya.(DZH/PBN)
Discussion about this post