Pemerintah China mengacungi jempol pada Indonesia yang tegas dalam presidensi di organisasi Group of Twenty, G20. Pasalnya, Indonesia tidak tenggelam dalam konflik Rusia dan Ukraina.
Di saat banyak pihak sibuk membahas konflik antara Ukraina dengan Rusia, Indonesia tetap membawa G20 membahas agenda utamanya yang bertema Recover Together, Recover Stronger.
Baca Juga
“China sangat mendukung pernyataan Indonesia yang mendapat giliran sebagai Presiden G20, yang mempromosikan kerja sama di semua bidang, sesuai agenda,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian di Beijing, Selasa (15/3), dikutip Global Times, Rabu (16/3).
Zhao menyatakan, Beijing akan terlibat aktif dalam persiapan KTT G20 di Bali. Menurutnya, Negara Tirai Bambu akan bekerja sama dengan semua pihak untuk menyukseskan pertemuan para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20 tersebut.
“China juga akan mendukung KTT Bali, agar bisa memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan tata kelola ekonomi global dan mendukung pemulihan ekonomi dan sosial pasca Covid-19,” ujarnya.
Zhao menganggap G20 sebagai kerja sama ekonomi internasional. Sehingga, ia sangat yakin Indonesia akan fokus menjalankan misinya, sesuai Deklarasi Para Pemimpin G20 di Roma, Italia. Tentunya, Indonesia tidak akan memasukkan krisis Ukraina dalam agenda G20 mendatang.
“Sangat tidak elok dalam forum tersebut mendiskusikan isu-isu keamanan dan politik, seperti krisis Ukraina,” ujarnya.
Zhao berpendapat, G20 harus berpegang teguh pada mandatnya dalam meningkatkan solidaritas dan kerja sama. Serta memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menghadapi berbagai tantangan global, yaitu kesehatan, ekonomi dan keuangan.
Sebelumnya, anggota Dewan Negara yang juga Menteri Luar Negeri China Wang Yi, juga menyatakan dukungannya secara penuh kepada Indonesia dalam menjalankan misi sebagai Presiden G20.
Sikap konsisten Indonesia dalam posisinya sebagai Ketua G20 ini ditegaskan Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri, Winardi Hanafi Lucky. Dalam jumpa pers virtual pekan lalu dia mengatakan, Indonesia akan konsisten dengan prinsip bebas aktif dalam menyikapi krisis yang terjadi di Ukraina.
Winardi menjelaskan, prinsip bebas aktif tidak identik dengan sikap netral. Melainkan bebas bersikap sesuai kepentingan nasional.
Selain itu, lanjutnya, sikap Indonesia juga bukan sekadar mengikuti negara lain. Melainkan berkepentingan menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional.
“Indonesia akan terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan semua pihak dapat menyelesaikan sengketa,” tegas Winardi.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mencermati isu Ukraina dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia.
Terkait posisi Indonesia dalam krisis Ukraina, Winardi menambahkan, Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, karena kedua negara tersebut adalah sahabat Indonesia. [DAY/RM.id]
Discussion about this post