Upaya membangun ekonomi rakyat harus terus diperjuangkan dengan senantiasa mengembangkan model kolaborasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Era konfrontasi seperti pada era kolonial tidak pas diterapkan di alam kemerdekaan seperti sekarang ini.
Tantangan yang dihadapi oleh ekonomi rakyat semakin kompleks terutama di era digital yang meniscayakan hubungan lintas batas (cross border) yang dapat memunculkan peluang-peluang baru sekaligus ancaman-ancaman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
Baca Juga
Demikian, disampaikan oleh Ketua Harian DPP APKLI yang juga Ketua Tim Perumus Silaturrahim Akbar Pimpinan Organisasi Ekonomi Rakyat Hery Haryanto Azumi dalam konferensi pers di Pondok Gede Center Cempaka Putih, Selasa (15/3).
Menurut aktivis yang kerap disapa Mas Hery ini, tidak ada kekuatan negara atau non-negara di dunia hari ini yang dapat bekerja sendiri mencapai tujuannya tanpa kehadiran yang lain.
“Saat ini dunia kita ditandai dengan kesaling-tergantungan (interdependent world) antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga kuncinya adalah integrasi dan inklusi yang berkeadilan,” terang Hery.
Demikian pula dengan penguatan ekonomi rakyat, diperlukan satu model kolaborasi dengan para stakeholders termasuk Pemerintah sebagai pemegang mandat politik rakyat. Kolaborasi ini sangat penting mengingat dunia hari ini digerakkan oleh kesadaran baru bahwa agar tercapai sustainable development goals maka harus ada sinergi antara People (manusia), Profit (keuntungan) dan Planet (lingkungan).
“Karena itulah kemudian pengembangan sistem ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan ekosistem yang diperlukannya,” sebutnya.
Namun demikian, lanjut Hery, ekonomi rakyat juga harus mengupgrade diri dengan berusaha selalu beradaptasi dengan dunia yang terus bergerak tadi. Tanpa kemampuan beradaptasi maka dukungan pemerintah atau swasta manapun tidak akan berdampak besar terhadap pengembangan ekonomi rakyat.
“Adaptasi terhadap ekosistem digital harus digeluti para pelaku ekonomi rakyat agar potensi ekonomi yang besar di negeri sendiri dapat dapat dioptimalkan,” terang Pendiri Sustainability Group Indonesia ini.
Kekhawatiran sebagian para pelaku UMKM bahwa dengan digitalisasi maka pasar domestik akan dikuasai asing, kata Hery, harus dijawab dengan langkah nyata pemberdayaan dan percepatan transformasi digital di pihak ekonomi rakyat.
DPP APKLI merencanakan melakukan pendampingan agar sampai tahun 2023 sekitar 25 juta pelaku ekonomi rakyat telah siap untuk menjadi bagian dari pelaku ekonomi digital Indonesia.
“Saya yakin dengan kolaborasi antara Pemerintah, asosiasi bisnis dan profesi, pelaku ekonomi rakyat dan sisi permodalan ekonomi rakyat akan memainkan peran yang semakin penting dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional,” pungkas mantan Wasekjend PBNU ini. [FAQ]
Discussion about this post