AK, BANPOS – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra meminta para Kepala Desa (Kades) agar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibelanjakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) untuk keperluan sebenarnya membeli sembako. Jika ketahuan tidak dibelanjakan untuk sembako, pihak Dinsos minta agar oknum KPM itu untuk di Cut Off (di Coret) dari daftar penerima bantuan.
Menurut Eka, jika ditemukan oknum KPM sejenis itu, jelas mengisyaratkan dia tidak lagi butuh bantuan sembako, sehingga dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan yang tidak layak.
Baca Juga
“Kalau dana tunai BPNT dipakai untuk belanja kebutuhan lain selain bahan pangan atau sembako. Maka dapat dikategorikan, KPM tersebut sebagai penerima yang tidak layak. Untuk itu, Kepala Desa harus tegas mengusulkan KPM tersebut untuk di Cut Off saja,”unLEBgkap Eka.
Dijelaskan Eka, pemerintah pusat melalui Kemensos telah menginstruksikan pada PT Pos, untuk melakukan Geo Facial data setiap KPM secara langsung di lapangan. Terangnya, Dimana nantinya rumah KPM akan di foto dan dipastikan kondisinya, Kartu tanda Penduduk (KK) dan KTP nya benar-benar akan dilakukan pencocokan kembali.
Adapun maksud tujuannya jika ada ketidaksesuaian, antara data di pusat dengan kondisi riil di lapangan. Kata dia, itu dapat dipastikan, si penerima bantuan akan segera di Cut Off sebagai penerima bantuan oleh Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kemensos RI.
“Ya, kalau hasil cross check lapangan, si KPM itu terbukti terkategori mampu. Maka langsung akan di Cut Off sebagai penerima bantuan BPNT tunai,”papar Eka.
Terpisah, anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah menambahkan, bahwa Program BPNT tahap pertama Tahun 2022 kini sudah mulai disalurkan kepada KPM khususnya di wilayah Kabupaten Lebak.
Dijelaskan Musa, guna percepatan pencairan dana BPNT, Kementerian Sosial menggandeng PT Pos Indonesia. Dan BPNT tahap pertama dilakukan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret, BPNT itu diberikan dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp 200 ribu per bulan.
“Tentunya, ini merupakan langkah baru yang dilakukan oleh Kemensos dalam upaya percepatan penyaluran, agar penerima manfaat bisa segera mendapatkan bantuan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk belanja sembako yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral,” ujar Musa, Kamis (24/2).
Menurut Ketua Fraksi PPP Lebak ini, bahwa dengan diberikan uang tunai tersebut, para KPM bisa langsung memilih tempat belanja sesuai dengan yang diinginkan oleh KPM itu sendiri,
“Nantinya akan ada persaingan yang sehat, siapa yang lebih murah dengan komoditi yang lengkap n bagus, itulah nantinya yang akan laku diburu oleh para KPM. Namun, saya menyarankan agar KPM belanja sembako ke e-warung maupun warung tetangga, kemudian minta dan simpan nota belanja sebagai bukti bahwa penggunaan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sembako,” harap Musa.
Ditegaskannya, untuk hal ini tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun yang sifatnya memerintahkan atau pihak yang berkaitan dengan program untuk mengarahkan KPM berbelanja ke salah satu e-warung.
“Ini tidak boleh terjadi, apalagi sampai menakut-nakuti KPM dengan dalih tidak akan dapat BPNT lagi apabila tidak berbelanja ke tempat yang ditunjukan tersebut, sekali lagi ini jangan sampai terjadi. Karena, program ini tidak ada kaitannya dengan itu, karena yang terpenting KPM bisa mempergunakan uangnya untuk belanja sembako,” tegas Musa.
Oleh karenanya, dalam hal ini pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terkait modus penyelewengan yang berpotensi terjadi terkait program BPNT, jika sampai ditemukan, maka ia akan menindaklanjutinya.
“Ini semua saya lakukan agar semua pihak bisa benar-benar melakukan tupoksinya dengan benar, dan KPM pun tidak boleh takut, ingat itu adalah hak KPM, silahkan pergunakan yang terpenting sesuai dengan aturan yaitu untuk belanja sembako,” jelas Musa.
Kata dia, dengan disalurkan secara tunai, program BPNT ini bisa lebih baik dan tidak ada pihak yang dirugikan, “Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya, apapun itu pada dasarnya ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, Saya tidak akan pernah berhenti untuk terus melakukan kontrol terkait bantuan-bantuan untuk rakyat,” paparnya.(WDO/PBN)
Discussion about this post