TANGERANG, BANPOS – Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) dan Forum Solidaritas Masyarakat Inklusi (FORMASI) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) hasil survei persepsi masyarakat tentang pendidikan inklusif di Kota Tangerang yang diselenggarakan di aula rapat Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Selain itu, dilakukan juga rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil survei yang diantaranya adalah mendorong terbitnya Perwal terkait Pendidikan Inklusif dan mendorong ketersediaan anggaran pelaksanaanya.
Baca Juga
Direktur Eksekutif YDMI, Irpan Rustandi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu langkah advokasi yang dilakukan pihaknya bersama dengan FORMASI dalam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
“Pendidikan itu sebagai salah satu jalan keluar khususnya bagi kawan-kawan disabilitas dalam menuntaskan permasalahan kemandiriannya. Kegiatan ini bertujuan, agar teman-teman penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang lebih luas lagi untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya,” jelas Irpan usai acara, Selasa (12/10).
Menurutnya, saat ini sudah banyak kesempatan untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya, salah satunya adalah mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Kembali lagi ke latar belakang (pendidikan) masing-masing. Sektor pekerjaan juga mengharuskan minimal lulus SMA,” terangnya.
Dengan standar minimal pendidikan tersebut, pada akhirnya pendidikan menjadi satu persoalan strategis yang perlu didorong agar lebih terbuka dan mudah untuk diakses oleh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
“Diharapkan setelah FGD ini, penyelanggaraan pendidikan inklusif Kota Tangerang lebih baik. Apalagi tanggapan masyarakat dan hasil survei ternyata Alhamdulillah hampir 90 persen masyarakat Kota Tangerang positif terhadap pendidikan inklusi,” jelasnya.
Sementara itu, Bidang Sosial Kemasyarakat dan Ekonomi Bappeda Kota Tangerang, Muhammad Dodi mengapresiasi dengan adanya diskusi ini. Ia menyatakan, akan mengawal dari sektor perencanaan dan penganggaran terutama dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan.
Dodi mengakui, masih banyak fasilitas yang belum mendukung untuk siswa berkebutuhan khusus, seperti WC, tangga maupun sarana lainnya.
“Perlu ada juga pelatihan guru pendamping untuk siswa disabilitas. Dinas Pendidikan akan mengusulkan dan mengawal untuk proses penganggaran terutama dalam waktu yang terdekat untuk tahun 2022, agar anak Indonesia memiliki hak yang sama dalam lingkungan pendidikan sekolah,” tandasnya.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang kemudian diwakilkan oleh Bidang SD dan SMP. Selain itu acara juga dihadiri oleh perwakilan komite sekolah, dan juga siswa penyandang disabilitas.
Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari program MADANI yang merupakan prakarsa lima tahun dan dikelola FHI 360 serta didanai oleh USAID melalui program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Program ini bertujuan untuk mendukung kerja OMS di daerah agar lebih mampu untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan daerah dan toleransi di masyarakat.(PBN)
Discussion about this post